SEMARANG, suaramerdeka.com- Deflasi atau kecenderungan penurunan harga pangan di satu sisi akan memperbaiki daya beli masyarakat kota sebagai konsumen. Namun, di sisi lain, hal itu akan menekan keuntungan bagi petani sebagai produsen pangan.
''Jika deflasi tidak terkendali, dikhawatirkan memperlebar jurang kesenjangan ekonomi antarkelompok masyarakat di kota dan desa yang notabene banyak beprofesi sebagai produsen dan pemasuk bahan pangan,'' ungkap anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN, Juliari Batubara di Semarang, Rabu (11/4).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat, Jateng mengalami deflasi sebesar 0,004 persen pada Maret 2018 dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 130,94. Deflasi tertinggi terjadi di Purwokerto sebesar 0,44 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 129,19 yang disebabkan turunnya berbagai harga komoditas.
Juliari menambahkan perlu keseimbangan antara deflasi dan inflasi agar tidak terlalu tinggi. Dengan keseimbangan ini, baik produsen maupun konsumen akan sama-sama diuntungkan. Di satu sisi konsumen bisa membeli dengan harga wajar, sementara disisi lain harga produksi petani juga tidak terlalu jatuh.
''Intinya tetap dipantau dan diwaspadai, terlebih menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri nanti,'' ujar Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan tersebut.
Kepala BPS Jateng Margo Yuwono mengungkapkan deflasi yang terjadi di Purwokerto sebesar 0,004 %, disebabkan penurunan berbagai harga komoditas, yakni harga beras, daging ayam ras, sayuran buncis dan kangkung. Deflasi juga terjadi di Kota Tegal sebesar 0,27 disebabkan turunnya harga beras dan cabai rawit.
"Pada Maret Jateng mengalami deflasi yang disebabkan turunnya harga beras dan daging ayam ras di beberapa pasar. Upaya pemerintah untuk menstabilkan harga beras cukup berhasil," katanya.
Ekonom Universitas Diponegoro Semarang FX Sugiyanto menilai upaya pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok efektif untuk menekan laju inflasi di Jawa Tengah. "Pada Maret lalu Jateng mengalami deflasi 0,004 persen setelah Januari-Februari 2018 mengalami inflasi. Dari sisi suplai, distribusi barang lancar, kegagalan panen tidak terjadi," katanya.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Undip itu, upaya pemerintah menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok melalui operasi pasar, dan sebagainya itu menjaga ketersediaan stok yang cukup. Untuk inflasi yang masih terjadi di tiga daerah, yakni Semarang, Solo, dan Kudus pada Maret 2018, ia menilainya masih wajar karena ketiganya merupakan kota besar dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
"Informasi mengenai harga berbagai barang kebutuhan pokok sekarang kan juga lancar, selain transparan. Misalnya, dengan aplikasi SiHati hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Jateng dengan Bank Indonesia," katanya.
Artinya, kata dia, informasi mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah bisa secepatnya didapatkan sehingga bisa mempercepat langkah pemerintah untuk mengantisipasi.
Akan tetapi, Sugiyanto mengingatkan menjelang bulan Ramadhan membuat kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan meningkat sehingga pemerintah harus tetap berkesinambungan menjaga ketersediaan barang.
