Juliari : Buruh Migran Bisa Disiasati Dengan Perundingan Bilateral

Wakil Ketua BKSAP yang juga Pimpinan Delegasi DPR RI Juliari P Batubara disela-sela Sidang APA ke-9 di Siem Reap, Kamboja mengatakan ada sejumlah resolusi yang akan disepakati di APA Plenary Session kali ini.Diantaranya adalah, salah satu resolusi yang sangat penting mengenai perlindungan terhadap migrant workers.

 

"Mengenai migrant workers,dimana negara-negara Teluk seperi Arab Saudi, Kuwait, Bahrain sangat berkeberatan mengikuti konvensi yang ada di ILO. Tapi yah kita tetap mendesak, karena hal tersebut merupakan kesepakatan dari negara-negara ILO, yah mereka harus tetap mengikuti,"katanya Kamis, (1/12/2016)

 

Ketika ditanya Parlementaria, bahwa negara Teluk tidak tergabung di ILO, Juliari menjawab bahwa memang hal itu menjadi masalah. "Yah kita sudah berjuang sekuat tenaga untuk memaksa mereka mengikuti itu, tetapi memang itu kan kedaulatan masing masing negara juga, bahwa kalau memang dia tidak mengikuti atau meratifikasi ILO itu memang tidak punya kewajiban untuk mengikuti. Tetapimungkin kita bisa siasati  dengan perundingan bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan migrant workers dari Indonesia,"terangnya.

 

Juliari melanjutkan, resolusi lainnya adalah mengenai isu soal lingkungan, juga resolusi tentang terorisme. "Pada intinya hampir semua anggota Asian Parliamentary Assembly sepakat bahwa kita negara-negara anggota parlemen  di kawasan Asia harus lebih berjuang untuk membuat negara negara Asia itu lebih makmur dan sejahtera,"tegasnya.

 

Sekedar informasi, Asian Parliamentary Assembly merupakan forum antar parlemen di kawasan Asia yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian isu yang menjadi perhatian bersama. 

 

Delegasi DPR RI dalam sidang APA ke-9 kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, serta anggota BKSAP Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), Sartono (F-PD), dan M. Arief Suditomo (F-Hanura).(nt)

Juliari Minta dimonitor Implementasinya Saat Sidang APA Ke-9 di Kamboja

Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-9 pada Kamis (1/12/2016) di Provinsi Siem Reap, Kamboja, hasilkan Deklarasi Siem Reap yang berisi 19 resolusi tentang isu-isu politik, sosial ekonomi, dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.

Menurut pimpinan delegasi DPR RI yang juga Wakil Ketua DPR Juliari P Batubara usai penutupan Sidang Pleno mengatakan bahwa resolusi-resolusi yang dihasilkan dan disepakati hendaknya bisa terus dimonitor implementasinya.

"Dari awal saya pernah menyampaikan kepada beberapa delegasi, bahwa apa yang telah kita sepakati, apa yang telah menjadi resolusi, bener-bener bisa di monitor implementasinya. Percuma saja kalau kita hanya menyepakati resolusi itu tapi pada implementasinya tidak termonitor di masing-masing parlemen anggota,"ujar Juliari.

Memang, lanjutnya, meski resolusi ini tidak mengikat namun idealnya dengan kebijakan yang sesuai dengan resolusi tersebut untuk tetap dilanjutkan."Yah meski tidak mengikat dan tidak ada punishment nya juga,"terang Juliari politisi dari PDIP ini.

Berikut salah satu isinya, Deklarasi Siem Reap menyatakan keprihatinan atas isu-isu serius seperti terorisme dan kekerasan ekstremisme yang telah mengganggu keamanan dan perdamaian, yang membentuk dasar untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia dan dunia.

Deklarasi ini pun merasa prihatin pada satu miliar orang di Asia bisa dalam menghadapi kekurangan air ditahun 2050. Untuk itu, deklarasi menyoroti perlunya negara-negara di kawasan Asia untuk fokus dalam kebijakan nasional tentang masalah air dan sanitasi.

Deklarasi ini juga menyerukan kerjasama aktif negara dalam menanggapi perubahan iklim dan pengiriman komitmen dalam Perjanjian Paris diadopsi oleh Konferensi ke-21 dari Para Pihak (COP21) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Menggaris bawahi pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, APA mendesak untuk menerapkan 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan, terutama tujuan sosial-ekonomi dan lingkungan. Sidang APA ke-9 di Siem Reap pun secara resmi di tutup pada Kamis (1/12) sore waktu Kamboja.(nt)