Juliari Menampung Aspirasi Warga Kota Semarang

Semarang, 8/5 – Anggota DPR RI Juliari P. Batubara turun ke dapilnya dan menampung keluh kesah para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merasa dirugikan karena harus direlokasi ke tempat yang dinilai kurang representatif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Persatuan Pedagang dan Jasa (PPJ) PKL Tlogosari, Iswandi kepada Juliari P Batubara ketika mengadakan reses di Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jumat (8/5) malam.

Menurutnya, rencana relokasi PKL Tlogosari yang dinilai tak menguntungkan pedagang karena Taman Suryokusumo yang jadi tempat relokasi tidak mampu menampung sekitar 700 PKL yang selama ini berjualan di sepanjang Jalan Tlogosari.

Selain itu, Taman Suryokusumo juga dinilai tidak representatif untuk berjualan karena berbagai alasan.

Pasalnya, lanjut Iswandi, Taman Suryokusomo dianggap seperti ‘kuburan’ oleh para pedagang. Selain sepi, tempat tersebut sulit diakses. “Jika berkenan, mari kita ke lokasi agar bisa melihat secara langsung,” katanya. 

Hal senada juga disampaikan Agus Setiawan, yang tiap hari berjualan di lapak PKL Tlogosari. Munculnya PKL, katanya, karena kurangnya lapangan kerja. 

“Pemerintah tak bisa langsung menggusur, tapi harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan. PKL seharusnya dibina dan diperhatikan, bukan malah dimatikan,” ungkapnya. 

Menanggapi hal ini, Juliari P Batubara mengaku akan mengakomodir hal ini ke pemerintah daerah. Dikarenakan reses yang dia laksanakan adalah bentuk komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah pusat. 

“Saya membawa aspirasi ke tingkat pusat. Untuk persoalan kota, bisa langsung dijawab oleh legislatif di sini. Kebetulan di sini ada Mas Pilus (Kadarlusman, Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang-red),” katanya menunjuk Kadarlusman yang hadir di kegiatan reses.

Juliari menambahkan, pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM), termasuk PKL di Kota Semarang, harus didorong untuk membentuk kelembagaan berupa koperasi. Karena koperasi jadi soko guru perekonomian bangsa Indonesia. 

“UMKM bisa membuat koperasi, agar bisa dibantu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi akan ada kebijakan pembebasan biaya akta. PKL juga bisa membentuk koperasi, karena anggaran di kementrian untuk bantuan koperasi banyak. Mungkin bisa disalurkan agar PKL bisa lebih layak,” katanya.