Juliari : Buruh Migran Bisa Disiasati Dengan Perundingan Bilateral

Wakil Ketua BKSAP yang juga Pimpinan Delegasi DPR RI Juliari P Batubara disela-sela Sidang APA ke-9 di Siem Reap, Kamboja mengatakan ada sejumlah resolusi yang akan disepakati di APA Plenary Session kali ini.Diantaranya adalah, salah satu resolusi yang sangat penting mengenai perlindungan terhadap migrant workers.

 

"Mengenai migrant workers,dimana negara-negara Teluk seperi Arab Saudi, Kuwait, Bahrain sangat berkeberatan mengikuti konvensi yang ada di ILO. Tapi yah kita tetap mendesak, karena hal tersebut merupakan kesepakatan dari negara-negara ILO, yah mereka harus tetap mengikuti,"katanya Kamis, (1/12/2016)

 

Ketika ditanya Parlementaria, bahwa negara Teluk tidak tergabung di ILO, Juliari menjawab bahwa memang hal itu menjadi masalah. "Yah kita sudah berjuang sekuat tenaga untuk memaksa mereka mengikuti itu, tetapi memang itu kan kedaulatan masing masing negara juga, bahwa kalau memang dia tidak mengikuti atau meratifikasi ILO itu memang tidak punya kewajiban untuk mengikuti. Tetapimungkin kita bisa siasati  dengan perundingan bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan migrant workers dari Indonesia,"terangnya.

 

Juliari melanjutkan, resolusi lainnya adalah mengenai isu soal lingkungan, juga resolusi tentang terorisme. "Pada intinya hampir semua anggota Asian Parliamentary Assembly sepakat bahwa kita negara-negara anggota parlemen  di kawasan Asia harus lebih berjuang untuk membuat negara negara Asia itu lebih makmur dan sejahtera,"tegasnya.

 

Sekedar informasi, Asian Parliamentary Assembly merupakan forum antar parlemen di kawasan Asia yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian isu yang menjadi perhatian bersama. 

 

Delegasi DPR RI dalam sidang APA ke-9 kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, serta anggota BKSAP Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), Sartono (F-PD), dan M. Arief Suditomo (F-Hanura).(nt)

Juliari Minta dimonitor Implementasinya Saat Sidang APA Ke-9 di Kamboja

Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-9 pada Kamis (1/12/2016) di Provinsi Siem Reap, Kamboja, hasilkan Deklarasi Siem Reap yang berisi 19 resolusi tentang isu-isu politik, sosial ekonomi, dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.

Menurut pimpinan delegasi DPR RI yang juga Wakil Ketua DPR Juliari P Batubara usai penutupan Sidang Pleno mengatakan bahwa resolusi-resolusi yang dihasilkan dan disepakati hendaknya bisa terus dimonitor implementasinya.

"Dari awal saya pernah menyampaikan kepada beberapa delegasi, bahwa apa yang telah kita sepakati, apa yang telah menjadi resolusi, bener-bener bisa di monitor implementasinya. Percuma saja kalau kita hanya menyepakati resolusi itu tapi pada implementasinya tidak termonitor di masing-masing parlemen anggota,"ujar Juliari.

Memang, lanjutnya, meski resolusi ini tidak mengikat namun idealnya dengan kebijakan yang sesuai dengan resolusi tersebut untuk tetap dilanjutkan."Yah meski tidak mengikat dan tidak ada punishment nya juga,"terang Juliari politisi dari PDIP ini.

Berikut salah satu isinya, Deklarasi Siem Reap menyatakan keprihatinan atas isu-isu serius seperti terorisme dan kekerasan ekstremisme yang telah mengganggu keamanan dan perdamaian, yang membentuk dasar untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia dan dunia.

Deklarasi ini pun merasa prihatin pada satu miliar orang di Asia bisa dalam menghadapi kekurangan air ditahun 2050. Untuk itu, deklarasi menyoroti perlunya negara-negara di kawasan Asia untuk fokus dalam kebijakan nasional tentang masalah air dan sanitasi.

Deklarasi ini juga menyerukan kerjasama aktif negara dalam menanggapi perubahan iklim dan pengiriman komitmen dalam Perjanjian Paris diadopsi oleh Konferensi ke-21 dari Para Pihak (COP21) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Menggaris bawahi pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, APA mendesak untuk menerapkan 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan, terutama tujuan sosial-ekonomi dan lingkungan. Sidang APA ke-9 di Siem Reap pun secara resmi di tutup pada Kamis (1/12) sore waktu Kamboja.(nt)

Juliari : UMKM Masih Dibelit Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tanah Air masih dibelit sejumlah masalah. Dari persoalan SDM hingga pendanaan terus mewarnai perkembangan UMKM di tengah persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ini jadi perhatian serius pemerintah dan DPR.

 

Demikian mengemuka dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) BKSAP DPR RI, Kamis (24/11) di DPR. Acara dibuka sekaligus dimoderatori oleh Ketua Panja MEA BKSAP Juliari P. Batubara. Hadir sebagai pembicara Ade Petranto (Kemenlu), Abdul Kadir Damanik (Kemenkop UKM), Donna Gultom (Kemendag), dan Dinarwulan Sutoto (Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi).

 

Menurut Juliari, UMKM sebenarnya menjadi kunci ketahanan ekonomi nasional. Komisi VI DPR sudah berkunjung ke beberapa daerah untuk melihat kinerja UMKM dalam menghadapi persaingan MEA. Masalah yang dihadapi UMKM hampir seragam di semua daerah. SDM berkualitas sebagai penggerak UMKM belum banyak terlihat. Untuk itu, pembenahan balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah harus dimaksimalkan untuk melahirkan SDM berkualitas.

 

“Pembenahan BLK masih jadi PR besar kita di daerah,” ucap Juliari saat membuka acara diskusi. Sementara itu akses pendanaan UMKM juga tak kalah seriusnya membelit para pelaku UMKM. Hanya sekitar 22 persen saja UMKM yang sudah memiliki akses pendanaan lewat perbankan. Semua ini harus segera diatasi untuk merebut pasar ASEAN dan tak kalah bersaing dengan negera-negara tetangga.

 

Ade Petranto berpendapat, UMKM yang berdaya saing adalah yang memiliki empat karakter, yaitu tangguh, kreatif, mampu memanfaatkan peluang, dan pandai mengatur keuangan. Ia melihat, banyak peluang sekaligus risiko yang bakal dihadapi UMKM nasional di pasar MEA. Pemberlakuan MEA secara otomatis menciptakan pasar besar untuk produk kompetitif. Namun, bila produknya kalah bersaing, itu berisiko menutup banyak UMKM.

 

MEA juga menciptakan serapan tenaga kerja terampil yang signifikan. Risikonya, lanjut Ade, bila tak terampil dan produktif akan menciptakan pengangguran yang signifikan pula. Sementara itu, Donna Gultom menyerukan agar SDM UMKM terus diberdayakan untuk memenangkan persaingan MEA. Disampaikan Donna, banyak cetak biru MEA 2015 tak tercapai oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya, cetak biru itu di-take over ke tahun 2025.

 

Ada empat poin penting dalam cetak biru 2015, yaitu pasar tunggal berbasis produksi, kawasan berdaya saing, pembangunan ekonomi yang merata, dan integrasi dengan ekonomi global. Sedangkan Abdul Kadir menyorot soal produktivitas tenaga kerja Indonesia yang masih jauh berada di bawah tiga negara AEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pada 2013 saja PDB/pekerja Indonesia 9,5 ribu USD.

 

Di tiga negara ASEAN lainnya PDB/pekerja mencapai 92 ribu USD untuk Singapura, 33,3 ribu USD untuk Malaysia, dan 15,4 ribu USD untuk Thailand. “Produktivitas tenaga kerja Indonesia bahkan masih di bawah rata-rata negara ASEAN, yaitu 10,7 ribu USD,” ungkap Kadir. 

* Sumber

 ( http://dpr.go.id/berita/detail/id/14808 )

Juliari P Batubara Mendorong Pelaku UMKM Salatiga membentuk Koperasi

SALATIGA, suaramerdeka.com – Masalah permodalan kerap menjadi kendala para pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikiro (UMKM) dalam mengembangkan usahanya. Karenanya mereka didorong untuk mendirikan koperasi agar akses permodalan bisa lebih mudah.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara dalam kegiatan reses dan kunjungan kerja di wilayah kelurahan Kamun Kidul, Kecamatan Sidorejo, Salatiga, Senin (7/11). Tampak hadir Ketua DPC PDIP Salatiga Tedy Sulistio, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, pasangn calon wali kota Salatiga (Agus Rudianto dan Dance Ishak Palit), serta sejumlah masyarakat setempat.

“Saya mendorong kalangan UMKM membentuk koperasi untuk akses permodalan. Membentuk koperasi supaya berbadan hukum sebenarnya mudah. Tetapi terkadang masyarakat banyak yang belum tahu, sehingga enggan untuk melaksanakannya,” kata politisi PDIP ini.

Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini, permodalan selama ini kerap menjadi kendala teman-teman UMKM. Padahal, akses permodalan sebenarnya cukup banyak, seperti lewat kredit usaha rakyat (KUR). Karenanya, pelaku UMKM harus aktif mencari akses modal. Syaratnya, harus berbentuk badan hukum dalam hal ini koperasi atau lainnya.”Kalau sudah berbadan hukum akan lebih mudah untuk akses permodalan. Selain itu jumlah nominal akses modal itu bisa lebih besar dibanding perseorangan,” kata Ketua Panja MEA ini.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I yang meliputi Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal itu mengakui, permasalahan permodalan bagi UMKM selalu menjadi pertanyaan masyarakat dalam setiap kegiatan serap aspirasi masyarakat atau reses yang digelarnya di daerah-daerah pemilihannya termasuk di Salatiga. Usai berdialog dengan warga Kauman Kidul, anggota Komisi VI DPR RI ini selanjutnya menggelar acara yang sama di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Salatiga.

Sumber ( http://berita.suaramerdeka.com/dorong-umkm-bentuk-koperasi-untuk-akses-permodalan/ )

Wakil Ketua BKSAP DPR Juliari Batubara: Tingkatkan Kualitas UMKM untuk Hadapi Persaingan MEA

Spesialisasi dan pelibatan industri dalam penentuan kurikulum pendidikan kejuruan jadi kunci daya saing Jerman. Duales system yang dianut Jerman memberikan peluang peningkatan keterampilan yang luas bagi generasi muda melalui proses magang sehingga dihasilkan lulusan berdaya saing yang memiliki skill sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. 

Hal tersebut disampaikan IHK (Kamar Dagang dan Industri) Rheinhessen dalam kunjungan Delegasi BKSAP ke Mainz, ibukota negara bagian Rheinland Pfalz. Daya saing ekonomi nasional di tengah liberalisasi perdagangan regional menjadi fokus kunjungan BKSAP ini. 

Menanggapi pernyataan tersebut Ketua Delegasi BKSAP, Juliari Batubara, memberikan respon agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mendapatkan perhatian intensif dari pemerintah, dengan begitu diharapkan kualitas UMKM mengalami peningkatan. Dia mengatakan sejalan dengan implementasi MEA, daya saing UMKM membutuhkan perhatian tersendiri.

“Perekonomian Jerman merupakan yang terbesar di kawasan Eropa dan secara mayoritas digerakkan oleh UMKM. Secara statistik, 99,6 persen perekonomian Jerman terdiri dari UMKM. Baik Jerman maupun Indonesia merupakan negara terbesar dan memegang posisi penting di regional grouping masing-masing. Sehingga layak untuk menelaah lebih dekat faktor-faktor yang memperkuat daya saing industri nasional mereka di tengah liberalisasi ekonomi kawasan,” jelas Juliari dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (26/10/2016).

Selain melakukan pertemuan dengan IHK, BKSAP melakukan pertemuan dengan pelaku bisnis setempat dan kunjungan ke industri unggulan di Mainz. Untuk negara bagian Rhineland Pfalz yang memiliki penduduk 523.000, saat ini terdapat 29.000 pengusaha yang sebagian besar berkategori UMKM.

Dalam dialog dengan para pelaku UMKM dibahas berbagai isu terutama terkait peningkatan kerjasama perdagangan antara UMKM Indonesia dan Jerman. Pelaku UMKM banyak yang menanyakan mengenai peluang pasar serta aturan legislasi dan kebijakan impor Indonesia. 

Selain itu ada yang menanyakan mengenai kelapa sawit. Terkait hal tersebut Ketua Delegasi BKSAP menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk produksi minyak sawit secara berkelanjutan dan penerapan proses produksi ramah lingkungan. 

Kunjungan BKSAP ke Rheinland-Pfalz ditutup dengan kunjungan lapangan ke Schott AG yang memproduksi bahan baku kaca untuk industri farmasi, elektronik, optik, industri otomotif dan penerbangan. Sumber ( http://dpr.go.id/berita/detail/id/14577 )

BKSAP DPR RI Kunjungi Parlement Jerman

Foto : Juliari P Batubara Wakil Ketua         BKSAP DPR RI ( berdiri ) .

    Bisnis.com, FRANKFURT, Jerman— Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR memulai kunjungan kerja ke Jerman dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan regional.

Selain akan melakukan pertemuan dengan anggota parlemen dan pejabat kementerian ekonomi Jerman, para delegasi parlemen itu hari ini mengunjungi sektor usaha kecil dan menegah (UKM). Salah satu UKM yang dikunjungi berada di Provinsi Rhineland-Pfalz, Frankfurt.

Ketua delegasi parlemen Juliari Batubara mengatakan bahwa dalam kegiatan kunjungan kerja pada 16-21 Oktober itu, para anggota DPR lintas Fraksi tersebut tidak saja bertemu dengan dengan anggota parlemen di Berlin, namun juga akan bertemu dengan pejabat pemerintah Jerman di sektor perekonomian. 

Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan hubungan kedua negara, delegasi BKSAP juga akan mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Fauzi Bowo. 

Menurut Juliari, khusus untuk liberalisasi perdagangan, parlemen Indonesia akan mempelajari strategi dan legislasi untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah dimulai tahun ini. Indonesia dan Jerman, ujarnya, memiliki sejumlah kesamaan terutama sistem ekonominya yang banyak digerakkan oleh sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

“Jerman juga sebuah kekuatan ekonomi regional di Eropa seperti Indonesia di Asean,” ujar Wakil Ketua BKSAP tersebut kepada wartawan Bisnis John Andhi Oktaveri sesaat tiba di Frankfurt malam ini waktu setempat, Minggu, 16/10/2016.

Kunjungan kerja kali ini diikuti oleh 13 anggota DPR termasuk di antaranya dari Pekan lalu BKSAP juga menerima kunjungan sejumlah delegasi parlemen Jerman (Bundestag) yang dipimpin Thomas Gambke. Para anggota parlemen Jerman dan Indonesia mendiskusikan peran legislatif di kedua negara dan isu ekonomi lainnya. 

Sumber : http://m.bisnis.com/kabar24/read/20161017/15/593027/liberalisasi-perdagangan-regional-bksap-dpr-kunjungi-parlemen-jerman

Juliari P Batubara Soroti Masalah Pengangguran Di Salatiga

 

SIDOMUKTI, suaramerdeka.com -Anggota DPR RI Juliari P Batubara menyoroti masalah pengganngguran di Indonesia umumnya dan di Salatiga khususnya. Oleh karena itu, ia berpesan pemimpin Salatiga lima tahun ke depan diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan agar bisa menyerap tenaga kerja.

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja perorangan di Salatiga, Jumat (7/10). Kegiatan dipusatkan di Gedung Sabda Mulia yang dihadiri ratusan orang termasuk Ketua DPC PDIP Teddy Sulistio. Kedatangan Juliari disambut tarian dan atraksi drum blek. Kegiatan dikemas dalam bentuk tatap muka dan dialog.

Anggota Komisi VI DPR yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu juga mengajak para peserta yang masih menganggur untuk maju di atas panggung. Kemudian dilakukan dialog yang intinya mengapa bisa menganggur dan harapannya ke depan seperti apa.

Beberapa warga yang diajak dialog itu ada yang baru saja diputus hubungan kerja dari perusahaan. Ada pula usaha sekian lama namun belum juga berhasil.  Atas dasar itu Juliari berharap kepada pemimpin Salatiga bisa memberi perhatian kepada masalah pengangguran ini. Sebab, masih banyak pemimpin daerah yang seolah mengabaikan pembangunan sisi kemasyarakat. Mereka hanya membuat pembangunan fisik yang hanya menonjolkan sisi pencitraan.

“Berkurangnya angka pengangguran akan membuat kesejahteraan warga meningkat. Selain itu, angka kriminalitas juga akan berkurang jika angka pengangguran rendah. Dengan begitu warga bisa bekerja dengan nyaman dan aman,” kata kata anggota DPR fraksi PDIP dari Dapil I Jateng itu.

Selain itu, Juliari  mengatakan bahwa Kota Salatiga adalah Kota Toleransi di Indonesia. Untuk itu semua warga di Salatiga menjelang Pilkada 2017 harus menjaga bersama agar situasi tetap kondusif dan aman. “Salatiga itu kota toleransi di Indonesia. Jangan ada isu sara dan isu apa pun yang bisa merusak rasa toleransi di Kota Salatiga ini,” katanya.

Pada kesempatan ini, bakal Calon Wali Kota dan Wakil wali Kota PDI Perjuangan, Agus Rudianto-Dance Ishak Palit hadir dan menyerahkan bantuan sosial UMKM kepada puluhan warga yang membutuhkan dari dana Juliari P Batubara. Sumber suaramerdeka.com

Juliari P Batubara Menyerahkan Hand Tractor Di Kabupaten Semarang

TRIBUNJATENG. UNGARAN - Anggota Komisi VI DPR RI, Juliari P Batubara menyerahkan 10 unit hand tractor bagi 10 kelompok tani di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Semarang, Kamis (29/9/2016).

Juliari menyarankan agar kelompok tani fokus pada satu produk unggulan. Misalnya, fokus pada penanaman padi saja.

"Hasilnya pasti maksimal, khususnya secara kuantitas," tutur pria berkacamata itu.

Lebih lanjut, Juliari berujar pihak Pemkab perlu berinovasi membangun gudang sebagai penitipan produk pertanian kelompok tani.

Dalam kesempatan serupa, Kepala Distanbunhut Kabupaten Semarang, Urip Triyogo menyampaikan pihaknya menargetkan penanaman padi seluas 43.492 hektar, jagung 17.463 hektar dan kedelai seluas 320 hektar, tahun 2016.

"Hingga bulan September 2016 ini, target penanaman padi masih 73,78 persen. Kalau jagung masih 34,45 persen. Kedelai paling banyak, 98 persen," paparnya.

Triyogo pula membeberkan produktivitas penanaman padi di Kabupaten Semarang masih rendah. Berdasar datanya, ia mengungkap satu hektar lahan padi menghasilkan 5,5 ton beras.

"Kalau kabupaten atau kota lain bisa capai delapan hingga 11 ton per hektarnya," katanya. 

Juliari P Batubara Berbagi Sesama

Memanfaatkan momen Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban untuk saling berbagi, anggota DPR RI Juliari P Batubara menyumbang empat ekor sapi ke DPC PDI Perjuangan se Dapil Jawa Tengah 1 yang meliputi kota Semarang, Kab Semarang,Kab Kendal dan Kota Salatiga.

Juliari P Batubara yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan komisi VI dari dapil Jateng 1.

Juliari mengucapkan selamat hari raya idul adha di akun Instagramnya

Foto: Penyerahan Hewan Sapi dari Juliari P Batubara yang di wakili oleh Tenaga Ahli di kantor kantor DPC dapil Jateng1

 @juliaribatubara " Selamat Hari Raya Idul Adha Bagi Saudara2ku yang Merayakannya

Selamat Berbagi Dengan Sesama" .

Sapi sapi tersebut diserahkan di kantor kantor DPC masing masing secara serentak pada hari minggu 11/09.

Juliari P Batubara : Bantu Permodalan UMKM Lewat Koperasi

Semarang, 7/8 (BeritaJateng.net) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P. Batubara mendorong kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membentuk koperasi untuk akses permodalan.

“Permodalan selama ini kerap menjadi kendala ‘temen-temen’ UMKM. Padahal, akses permodalan sebenarnya cukup banyak, seperti lewat kredit usaha rakyat (KUR),” katanya di Semarang.

Hal itu disampaikan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I yang meliputi Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal itu saat reses di Kecamatan Ngaliyan Semarang.

Diakuinya, permasalahan permodalan bagi UMKM selalu menjadi pertanyaan masyarakat dalam setiap kegiatan serap aspirasi masyarakat atau reses yang digelarnya di daerah-daerah pemilihannya.

Ari, sapaan akrab Juliari menjelaskan permodalan juga bisa diakses melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM), perbankan, termasuk pemerintah daerah setempat.

“Bu Wawali (Hevearita Gunaryanti Rahayu, red.) tadi juga sampaikan di Dinas Koperasi juga ada. Hanya saja kendalanya teman-teman (UMKM, red.) kurang aktif dalam mencari akses modal,” katanya.

Namun, kata politikus PDI Perjuangan tersebut, permodalan juga kerap kali terkendala agunan yang dipersyaratkan, sementara para pelaku UMKM tidak cukup agunan untuk mendapatkan modal.

“Makanya, teman-teman UMKM harus aktif mencari akses (modal, red.). Tetapi, harus berbentuk badan hukum. Perorangan, ya, bisa, namun harus ke bank dengan persyaratan agunan itu tadi,” katanya.

Dari pemerintah daerah, anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu, hampir semua sudah menganggarkan meski dari besaran anggaran tetap tidak mencukupi.

“Soal cukup atau tidak cukup, pasti tidak cukup. Namun, dengan anggaran yang ada hampir semua pemda sudah menganggarkan (modal UMKM, red.). Di luar itu kan bisa juga melalui koperasi,” katanya.

Maka dari itu, Ari menyayangkan banyak koperasi yang mati suri karena tidak bisa dibantu oleh pemerintah, padahal keberadaan koperasi bisa membantu pengembangan sektor UMKM yang ada.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang hadir pada kesempatan itu menyebutkan UMKM bisa mengakses modal melalui Dinas Koperasi dengan bunga rendah, yakni 7 persen.

“Dari badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Kota Semarang juga punya Perusahaan Daerah (PD) BPR Bank Pasar yang juga bisa menyalurkan pinjaman lunak,” pungkas Ita, sapaan akrab Hevearita. 

Juliari Pemangkasan Anggaran Untuk Atasi Defisit

Semarang (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P. Batubara menyepakati kebijakan pemerintah untuk memangkas anggaran pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 guna mengatasi defisit.

"Ya, pengurangan APBN (APBN-P 2016, red.) kan memang karena target penerimaan yang kurang realistis. Artinya, kalau tidak dikurangi anggarannya maka defisitnya makin lebar," katanya di Semarang, Sabtu.

Hal tersebut disampaikan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal itu saat reses di Kecamatan Ngaliyan Semarang.

Apabila defisit anggaran makin lebar, kata Ari, sapaan akrab Juliari, bukan hanya melanggar perundang-undangan, tetapi juga menyusahkan masyarakat sehingga wajar kalau dilakukan pemangkasan APBN-P 2016.

"Pemangkasan anggaran, menurut saya wajar-wajar saja kalau ternyata penerimaannya memang meleset jauh," kata anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas Rp133,8 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Perubahan 2016.

Pemangkasan itu dilakukan dengan mengurangi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.

Mengenai gebrakan yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani, salah satunya dengan pemangkasan anggaran itu, politikus PDI Perjuangan itu optimistis kondisi ekonomi Indonesia akan terus membaik.

"Banyak kalangan menilai kembalinya Sri Mulyani bisa memulihkan kepercayaan pasar terhadap Indonesia, ya, mungkin tujuannya seperti itu. Makanya, lihat saja apa benar seperti itu," katanya.

Ari tetap menaruh harapan tinggi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Sri Mulyani karena perekonomian Indonesia masih belum pulih sehingga minimal pasar bisa lebih berekspektasi positif.

"Artinya, kalau pasar punya ekspektasi positif, kemudian diikuti langkah-langkah kebijakan ekonomi yang sesuai harapan, tentunya akan lebih membaik kondisi ekonomi Indonesia," pungkasnya.

http://m.antaranews.com/berita/577209/dpr-pemangkasan-anggaran-untuk-atasi-defisit

Juliari Pemerintah RI Pusat Maupun Daerah Harus Segera Berbenah

RADARRIAUNET.COM - Telah bergulirnya era Mea (Masyarakat Ekonomi Asia)  pada awal tahun 2016 ini, membuat pemerintah Republik indonesia, baik tingkat pusat, maupun tingkat daerah harus segera berbenah dan mempersiapkan diri dalam berbagai sektor dan bidang kegiatan yang berkaitan dengan berbagai hal, termasuk regulasi, SDM, berbagai infrastruktur, dan keperluan- keperluan lainnya.

 

Dalam perjalanannya, para Pemimpin ASEAN ketika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Desember 1997 memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin kecil, sebagaimana visi ASEAN 2020.

 

Hal itu disampaikan oleh ketua Tim Panja Mea Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Juliari. P.Batubara, dalam sambutannya di acara rapat koordinasi dan konsolidasi di Pekanbaru.

 

Kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk sebanyak 590,634 juta jiwa merupakan potensi yang besar bagi produk UMKM. Para Pemimpin ASEAN telah sepakat untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015 dengan 4 pilar yaitu :

(1) Pasar tunggal dan basis produksi 

(2) Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi 

(3) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dan 

(4) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

 

Untuk mewujudkan keempat pilar tersebut, bukan saja pemerintah yang harus bekerja, akan tetapi stakeholder yang lainnya termasuk dunia usaha juga sangatlah penting. Khusus dalam rangka mewujudkan pilar ketiga, yaitu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, maka pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting, selain masalah mengatasi kesenjangan dan konektivitas.  

 

Dalam kegiatan rapat bersama team Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi Asean (Panja) yang diadakan di Gedung Lancang Kuning komplek perkantoran gubernur Riau, dibahas berbagai permasalahan pokok yang sedang terjadi di provinsi Riau, khususnya daerah/Kabupaten Kota yang letak wilayahnya berada di pesisir pantai, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

 

Hadir dalam acara tersebut berbagai unsur penting dari pihak pemerintah pemprov, 3 kepala daerah pesisir, yaitu, Syamsuar Kabupaten Siak, Julkifli Wali kota Dumai, dan Bupati pulau meranti Irwan Nasir, dan sejumlah perwakilan kementerian, seperti Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kanwil dari Dirjen Bea dan Cukai, TNI/Polri, serta sejumlah tokoh- tokoh komisi dari DPR RI yang membidangi berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia.

Ketua Panja MEA Juliari P Batubara Rapat Dengan Pemkab kep Meranti

Isu perbatasan yang menjadi wajah terdepan Indonesia dinilai anggota DPR RI menjadi masalah strategis yang harus disikapi dengan serius, khususnya menyikapi masalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diberlakukan Per I January 2016 lalu, pada kesempatan itu Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Irwan menyampaikan berbagai permasalah yang dihadapi Kabupaten termuda di Riau ini untuk mendapat dukungan baik pembangunan Infrastruktur, kelonggaran aturan perdagangan lintas batas dan lainnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Panja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Juliari P. Batubara, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) Dr. Nurhayati Ali Asegaf, Jajaran Anggota DPR RI Lintas Komisi III Hingga Komisi XI, Perwakilan Kementerian Perindag RI, Bupati Meranti H. Irwan, Bupati Siak H. Syamsuar, Walikota Dumai Zulkifli As, Kepala Bea Cukai Riau dan kepala organisasi Vertikal lainnya, Kepala Dinas/Badan Kabupaten dan Provinsi.

Dalam kesempatan yang memang sangat dinantikan oleh Bupati Irwan untuk memperjuangkan semua aspirasi masyarakat Meranti, dijelaskan, saat ini Meranti telah berusia 7 tahun, dengan luas wilayah mencapai 3707.84 KM dan jumlah penduduk 240 Ribu Jiwa, namun amat disayangkan jumlah penduduk miskin masih tinggi, meski selama 5 tahun telah berhasil ditekan dari 43 persen sejak awal terbentuk menjadi 32 persen, namun masih tercatat sebagai Kabupaten termiskin di Riau dan masuk Top 10 di Indonesia. 

Meranti yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan Kepulauan Riau, menurut Irwan harusnya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, namun kenyataanya berbanding terbalik bahkan cenderung terdiskriminasikan. Baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam hal penerapan aturan perdagangan lintas batas yang sangat ketat, yang turut memicu angka kemiskinan di Meranti.

"Jika bicara masalah MEA Meranti masih tertinggal jauh, masalah yang dihadapi harga Sembako masih tinggi, sulitnya mendapat pekerjaan dan yang perlu disikapi serius soal aturan perdagangan lintas batas yang sangat ketat," ujar H. Irwan.

Dijelaskan Bupati, Sebelum diberlakukan aturan perdagangan lintas batas yang sangat ketat kehidupan masyarakat sangat sejahtera, barang Sembako masuk begitu mudah dari Batu Pahat ke Tj. Balai Karimun Kepri dan ke Meranti, kini dengan berlakunya aturan banyak pedagang yang ditangkap, barang masuk terpaksa melalui Medan dan Sumatera Barat menuju Meranti, sehingga hargapun melambung hingga dua kali lipat. Untuk itu Bupati meminta kepada para Wakil Rakyat DPR RI agar Meranti mendapat perlakuan adil, dengan diberi kelonggaran aturan barang masuk atau mendapat fasilitas Free Trade Zone seperti yang diberlakukan di Kepri yang hanya berjarak tempuh 30 Menit.

Masalah aturan perdagangan lintas batas ini dikatakan Bupati, sudah berkali-kali disampaikan ke Kementerian terkait dan Bea Cukai, namun belum mendapatkan solusi, jika masalah ini terus dibiarkan bukan tak mungkin muncul desakan dari masyarakat Meranti untuk referendum, karena hidup dinegara tetangga lebih menjanjikan. "Berikan Meranti fasilitas yang adil jangan buat kami merasa tidak punya ibu dan bapak," ujar Bupati Berapi-api.

Selain itu masalah tingginya harga minyak yang bisa mencapai 15 ribu/liter turut disampaikan oleh Bupati Irwan untuk dicarikan solusinya khususnya transportasi masuknya BBM ke Meranti agar masyarakat dapat merasakan harga BBM seperti di Riau daratan lainnya. 

Selain itu, ketatnya pengawasan dari Bea Cukai terhadap pendatang ke Meranti yang dinilai "kejam", dicontohkan Bupati Irwan, saat memeriksa barang masuk petugas tidak lagi menggunakam scaner tapi diperiksa satu-satu bahkan main sobek sehingga menimbulkan rasa takut kepada pendatang. "Hal ini bisa membuat orang takut masuk ke Meranti, jadi kami harap pihak Bea Cukai bersikap lebih Humanis dan melakukan evaluasi pada SDM nya yang bertugas," harap Bupati.

Penuntasan masalah yang dibadapi Meranti turut didukung oleh Wakil Rakyat H. Jon Erizal yang meminta rekan-rekanya di DPR RI dapat memperjuangkan masalah yang dihadapi Meranti dan Kabupaten Siak, Kota Dumai yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Jon Erizal mengatakan, mahalnya harga bahan pokok di Meranti seolah menggambarkan kalau NKRI di Meranri hanya seperti retorika, ia meminta masalah yang diutarakan oleh Bupati Meranti agar segera disikapi dan dicarikan solusi, jangan dibiarkan larut dan masyarakat bisan sehingga mengusulkan referendum. "Masalah ini sangat strategis, jangan sampai terjadi referendum minta merdeka," ujarnya.

Jon juga meminta kepada Ketua Panja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Juliari P. Batubara untuk mencatat semua masukan strategis dari Kabupaten Meranti untuk dibawa kerapat Internal DPR RI, untuk dicarikan solusi cepat.

Menyikapi masalah Aturan Perdagangan Lintas Batas yang dijelaskan Bupati Meranti mendapat tanggapan positif dari Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) Dr. Nurhayati Ali Asegaf, Meranti yang saat ini tidak masuk dalam FTZ menjadi satu poin untuk diperjuangkan. "Saya harap dapat dibahas di Komisi VI agar dilakukan perluasan FTZ dan Meranti masuk kedalamnya," ujar Nurhayati.

Sekedar informasi kedatangan Panja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ke Riau seperti dikatakan Ketua Juliari P. Batubara untuk mendengar dan mengindetifkasi masalah setelah diterapkan MEA Per I Januari 2016, Panja sengaja membuka ruang dialog untuk pengayaan isu yang nantinya diteruskan kepada Komisi DPR RI terkait dan Mitra DPR RI untuk disikapi.

Masalah yang menjadi fokus Lingkungan Hidup, Kehutanan, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Pendidikan dan Budaya, Infrastruktur Pembangunan, Perbankan dan lainnya. Bupati Meranti berharap apa yang disampaikan tidak habis disitu tetapi dapat disikapi dengan tindakan konkrit dari Wakil Rakyat di DPR RI. "Semoga apa yang kita sampaikan didengar dan mndapat tindakan konkrit demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Meranti," ucapnya.

Hari Jadi Ke VI PLKS Undang Juliari P Batubara

 

     Dialog budaya yang diselenggarakan oleh Paguyuban Lawak Kesenian Semarang pada hari sabtu 23/7 dalam rangka hari jadinya yang ke VI menghadirkan tokoh nasional Juliari P Batubara sebagai narasumber dan Prof Sutejo dari Undip Semarang. Acara yang sendiri di alun alun bung Karno ungaran yg turut di hadiri tamu undangan seperti Mudjirin bupati Semarang , Ngesti Nugraha wakil bupati dan tokoh lokal lainnya. Ketua panitia Agus Widodo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam acara sehingga dapat berjalan dengan baik. Dalang cilik yang merupakan juara tingkat nasional Ki Athan Allan menambah meriah dengan memainkan wayang kulit di acara itu sendiri.

 

    Pada kesempatan tersebut Juliari P Batubara mendapatkan kejutan dengan dinyanyikannya lagu ulang tahun dan di berikannya roti tar kepadanya sebagai ucapan ulang tahun kepada Juliari yang usianya genap ke-44 tahun. Acara dialog budaya sendiri di tutup dengan diberikannya satu buah lukisan yg dibuat dari kopi asli ungaran dan satu buah wayang golek dengan wajah Juliari P Batubara ucapan terima kasih dati komunitas PLKS Semarang kepada anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Juliari Meminta Instalasi Listrik Pasar Johar Diperiksa

 

SEMARANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Juliari P Batubara meminta agar jaringan listrik di kompleks Pasar Johar diperiksa. Hal itu diungkapkan oleh Juliari dalam acara sosialisasi empat pilar dan buka bersama di Hotel Patra Jasa, Sabtu (25/6). Upaya itu untuk mengantisipasi kebakaran di area tersebut.

Sebab, kebakaran beberapa kali terjadi di area tersebut. ’’Saya ingin jaringan instalasi listrik di kompleks Pasar Johar diperiksa oleh Pemkot bekerja sama dengan PLN. Kompleks Pasar Johar sudah ada cukup lama, jadi instalasi jaringan listriknya harus ditinjau ulang,’’ ujarnya.

Apalagi dalam pemeriksaan forensik kebakaran yang terjadi di kompleks Pasar Johar disebabkan karena korsleting (hubungan arus pendek listrik). ’’Hal ini berarti jaringan instalasi kelistrikannya sudah tidak layak.

Mungkin saking lamanya atau tidak pernah dirawat. Hal ini menjadi pelajaran, terutama untuk mengelola pasar tradisional,’’ imbuhnya.

Dia juga meminta agar detail engineering design revitalisasi Pasar Johar selesai tahun ini. Dengan demikian, pembangunan Pasar Johar tersebut bisa dilaksanakan mulai 2017. Sebab, penyusunan DED dinilai penting untuk penghitungan anggaran yang dibutuhkan merevitalisasi pasar itu.

Menurutnya, pembahasan mengenai APBN perubahan sudah rampung sehingga tidak bisa dikejar pada 2016 dan harus menunggu APBN 2017 untuk penganggaran revitalisasi Pasar Johar.

’’Jika DED selesai pada tahun ini, revitalisasi Pasar Johar bisa segera diajukan pada tahun depan.’’ kata Juliari (sumber : suaramerdeka.com)

Buka Puasa Bersama Juliari P Batubara

Sabtu 25/6 anggota DPR RI Juliari P Batubara menggelar Buka Puasa Bersama Pengurus DPD , DPC , dan PAC PDI Perjuangan di hadiri sekitar 700 orang. Hadir juga beberapa anggota DPRD provinsi seperti Dede Indra Sudiro , Maria Tri mangesti , Dyah Kartika dan beberapa kepala daerah seperti Wali kota Semarang Hendrar Prihadi , Wabub Semarang Ngesti Nugraha dan beberapa anggota DPRD kota / kab dapil Jawa Tengah 1 .

Foto - Foto dalam acara Buka bersama di Hotel Patra Jasa kota Semarang

Juliari : Pasar Johar Harus Di Audit

Semarang, 25/6 (BeritaJateng.net) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P. Batubara menilai kompleks Pasar Johar harus diaudit pascaterulangnya kebakaran di sejumlah pasar kawasan itu.

“Baru saja kemarin Pasar Kanjengan terbakar. Sebelumnya Pasar Yaik, setelah (kebakaran, red.) Pasar Johar. Itu (pasar, red.) kan masih di kompleks Pasar Johar,” katanya di Semarang, Sabtu malam (25/6).

Hal itu diungkapkannya usai kegiatan buka bersama dan sosialisasi empat pilar kebangsaan dengan mengundang pengurus PDI Perjuangan dari tingkat PAC hingga DPC dari empat kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Empat kabupaten/kota itu, yakni Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) I Jateng yang menjadi dapil Ari, sapaan akrab Juliari.

Menurut dia, beberapa kali kebakaran yang terjadi di kompleks Pasar Johar semestinya menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang untuk mengaudit secara menyeluruh, terutama instalasi kelistrikannya.

“Kalau beberapa kali terbakar karena korsleting (hubungan arus pendek listrik), berarti kan jaringan instalasi kelistrikannya sudah tidak layak. Mungkin saking lamanya, atau bagaimana,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu meminta Pemkot Semarang mengambil langkah cepat agar kejadian kebakaran tidak terulang kembali di kemudian hari.

“Audit dulu secara menyeluruh mengenai kondisinya, baik struktur bangunan hingga kelistrikan. Jika memang hasil audit menyimpulkan berbahaya, ya, jangan dipakai atau dikosongkan dulu,” katanya.

Tentunya, kata dia, mungkin saja ada beberapa blok yang kelistrikannya masih layak sehingga bisa digunakan untuk kegiatan berdagang, tetapi yang tidak layak sebaiknya tidak dipakai dulu.

“Pemkot (Semarang, red.) bisa menyiapkan tempat relokasi untuk memindah pedagang. Ke mana pedagang harus pindah sementara? Kan perlu dipikirkan juga,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Yang jelas, Ari tidak menginginkan kejadian kebakaran di kompleks Pasar Johar Semarang yang sudah tiga kali terulang kembali di kemudian hari, apalagi jika sampai menelan korban jiwa.

Pada Sabtu, 9 Mei 2015, Pasar Johar Semarang terbakar hebat hingga meludeskan ribuan kios milik pedagang dan membuat pedagang harus pindah ke Lapak Sementara Pasar Johar di kawasan MAJT Semarang.

Belum genap satu tahun, Pasar Yaik yang bersebelahan dengan Pasar Johar terbakar, Sabtu (27/2) lalu, menghanguskan belasan kios milik pedagang yang diduga karena terjadinya korsleting listrik.

Pada hari yang sama, yakni Sabtu (18/6) lalu, giliran Pasar Kanjengan yang juga masih satu kompleks dengan Pasar Johar terbakar menghanguskan belasan toko yang diduga disebabkan korsleting listrik. (Bj05)

Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni Libur Nasional

 Memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni memiliki makna yang sangat penting. Pancasila adalah dasar dan Ideologi negara indonesia yang harus diketahui asal-usulnya oleh dari waktu ke waktu.

Politikus PDI Perjuangan Juliari P Batubara yang juga anggota DPR RI komisi VI mengapresiasi pemerintah yang sudah menetapkan hari libur nasional pada tanggal 1 Juni sebagai hari Lahir Pancasila . " Saya sangat setuju jika 1 Juni libur Nasional untuk memperingati hari Lahirnya Pancasila" kata Juliari.

Kunjungi Salatiga Juliari Ajak Pengusaha Kecil Berfikir Maju

   

Foto: Juliari saat reses di kota Salatiga

Semarangpos.com, SALATIGA – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Juliari Peter Batubara, menggelar reses kunjungan kerja ke dua kelurahan di Kota Salatiga, Sabtu (14/5/2016). Dua kelurahan yang dikunjungi Ari, sapaan Juliari itu, adalah Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulya, dan Desa Salatiga di Kecamatan Tingkir.

Foto: Juliari sedang mencoba alat musik Dramblek yang menyambutnya saat reses di kec Argomulyo Salatiga

Dalam kunjungannya itu, Ari meminta para pengusaha kecil di Kota Salatiga mulai berpikir maju ke depan guna meningkatkan usaha mereka. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, menurut Ari, adalah dengan bekerja sama dengan koperasi atau membentuk badan hukum (BH) sendiri.

“Toh, sekarang untuk membentuk badan hukum bagi pengusaha kecil gratis. Pengurusan aktanya juga gratis. Jadi enggak ada masalah,” ujar Ari saat dijumpai wartawan seusai temu bicara dengan warga masyarakat di Balai RW 010, Ledok, Argomulyo, Salatiga, Sabtu siang.

Foto : Juliari bersama anak anak di kec Argomulyo Salatiga

Ari menilai saat ini banyak pengusaha kecil yang gulung tikar karena kekurangan modal atau terjerat utang dengan rentenir. Oleh karenanya, ia pun menyarankan para pengusaha kecil mulai menggandeng koperasi atau membuat badan hukum (BH) sendiri.

Anggota DPR yang meraup suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2014 lalu di Daerah Pemilihan (Dapil) I Jateng, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga, dengan 128.956 suara itu, menilai ada berbagai keuntungan yang diperoleh jika pengusaha kecil memiliki BH atau tercatat sebagai anggota dalam koperasi. Salah satu keuntungan itu, yakni lebih mudah untuk mendapat bantuan dana dari pemerintah.

“Di masa lalu mungkin bantuan diberikan secara langsung ke individu. Namun, karena banyaknya kasus [penyelewangan], sekarang bantuan lebih disalurkan ke badan hukum. Pembuatan koperasi itu gratis. Jadi kalau mau dapat bantuan ya lewat koperasi,” imbuh Ari.

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Anggota MPR RI Juliari P Batubara

Pada hari jumat (22/4) Anggota MPR RI Juliari P Batubara mensosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama Ikatan Pemuda Muhammadiyah kota Semarang dan Siswa Siswi SMK 17 Agustus 1945 kota semarang

Dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan Juliari mengatakan " Ada yang bilang politik kotor ini itu ya kalian (genereasi muda) masuk lah ke politik buatlah isilah dunia politik di Indonesia dgn yang orang orang baik, dengan orang orang yang punya idealisme , dengan orang orang yang sangat menjiwai empat pilar dengan orang orang yang bisa membentengi dirinya sendiri, artinya apa dunia politik Indonesia di penuhi orang orang yang baik tetapi kalau orang orang yang baik tidak mau masuk politik ya isinya orang orang kotor semua yang masuk. Saya mengharapkan para generasi muda masuk ke politik. Jangan hanya bilang politik itu kotor dan sebagainya tetapi kalian (generasi muda) tidak mau menyentuh dan masuk politik sama sekali".

 Berikut foto foto saat di SMK 17 Agustus 1945 kota semarang.