Juliari Pemerintah RI Pusat Maupun Daerah Harus Segera Berbenah

RADARRIAUNET.COM - Telah bergulirnya era Mea (Masyarakat Ekonomi Asia)  pada awal tahun 2016 ini, membuat pemerintah Republik indonesia, baik tingkat pusat, maupun tingkat daerah harus segera berbenah dan mempersiapkan diri dalam berbagai sektor dan bidang kegiatan yang berkaitan dengan berbagai hal, termasuk regulasi, SDM, berbagai infrastruktur, dan keperluan- keperluan lainnya.

 

Dalam perjalanannya, para Pemimpin ASEAN ketika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Desember 1997 memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin kecil, sebagaimana visi ASEAN 2020.

 

Hal itu disampaikan oleh ketua Tim Panja Mea Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Juliari. P.Batubara, dalam sambutannya di acara rapat koordinasi dan konsolidasi di Pekanbaru.

 

Kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk sebanyak 590,634 juta jiwa merupakan potensi yang besar bagi produk UMKM. Para Pemimpin ASEAN telah sepakat untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015 dengan 4 pilar yaitu :

(1) Pasar tunggal dan basis produksi 

(2) Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi 

(3) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dan 

(4) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

 

Untuk mewujudkan keempat pilar tersebut, bukan saja pemerintah yang harus bekerja, akan tetapi stakeholder yang lainnya termasuk dunia usaha juga sangatlah penting. Khusus dalam rangka mewujudkan pilar ketiga, yaitu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, maka pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting, selain masalah mengatasi kesenjangan dan konektivitas.  

 

Dalam kegiatan rapat bersama team Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi Asean (Panja) yang diadakan di Gedung Lancang Kuning komplek perkantoran gubernur Riau, dibahas berbagai permasalahan pokok yang sedang terjadi di provinsi Riau, khususnya daerah/Kabupaten Kota yang letak wilayahnya berada di pesisir pantai, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

 

Hadir dalam acara tersebut berbagai unsur penting dari pihak pemerintah pemprov, 3 kepala daerah pesisir, yaitu, Syamsuar Kabupaten Siak, Julkifli Wali kota Dumai, dan Bupati pulau meranti Irwan Nasir, dan sejumlah perwakilan kementerian, seperti Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kanwil dari Dirjen Bea dan Cukai, TNI/Polri, serta sejumlah tokoh- tokoh komisi dari DPR RI yang membidangi berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia.

Ketua Panja MEA Juliari P Batubara Rapat Dengan Pemkab kep Meranti

Isu perbatasan yang menjadi wajah terdepan Indonesia dinilai anggota DPR RI menjadi masalah strategis yang harus disikapi dengan serius, khususnya menyikapi masalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diberlakukan Per I January 2016 lalu, pada kesempatan itu Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Irwan menyampaikan berbagai permasalah yang dihadapi Kabupaten termuda di Riau ini untuk mendapat dukungan baik pembangunan Infrastruktur, kelonggaran aturan perdagangan lintas batas dan lainnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Panja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Juliari P. Batubara, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) Dr. Nurhayati Ali Asegaf, Jajaran Anggota DPR RI Lintas Komisi III Hingga Komisi XI, Perwakilan Kementerian Perindag RI, Bupati Meranti H. Irwan, Bupati Siak H. Syamsuar, Walikota Dumai Zulkifli As, Kepala Bea Cukai Riau dan kepala organisasi Vertikal lainnya, Kepala Dinas/Badan Kabupaten dan Provinsi.

Dalam kesempatan yang memang sangat dinantikan oleh Bupati Irwan untuk memperjuangkan semua aspirasi masyarakat Meranti, dijelaskan, saat ini Meranti telah berusia 7 tahun, dengan luas wilayah mencapai 3707.84 KM dan jumlah penduduk 240 Ribu Jiwa, namun amat disayangkan jumlah penduduk miskin masih tinggi, meski selama 5 tahun telah berhasil ditekan dari 43 persen sejak awal terbentuk menjadi 32 persen, namun masih tercatat sebagai Kabupaten termiskin di Riau dan masuk Top 10 di Indonesia. 

Meranti yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan Kepulauan Riau, menurut Irwan harusnya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, namun kenyataanya berbanding terbalik bahkan cenderung terdiskriminasikan. Baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam hal penerapan aturan perdagangan lintas batas yang sangat ketat, yang turut memicu angka kemiskinan di Meranti.

"Jika bicara masalah MEA Meranti masih tertinggal jauh, masalah yang dihadapi harga Sembako masih tinggi, sulitnya mendapat pekerjaan dan yang perlu disikapi serius soal aturan perdagangan lintas batas yang sangat ketat," ujar H. Irwan.

Dijelaskan Bupati, Sebelum diberlakukan aturan perdagangan lintas batas yang sangat ketat kehidupan masyarakat sangat sejahtera, barang Sembako masuk begitu mudah dari Batu Pahat ke Tj. Balai Karimun Kepri dan ke Meranti, kini dengan berlakunya aturan banyak pedagang yang ditangkap, barang masuk terpaksa melalui Medan dan Sumatera Barat menuju Meranti, sehingga hargapun melambung hingga dua kali lipat. Untuk itu Bupati meminta kepada para Wakil Rakyat DPR RI agar Meranti mendapat perlakuan adil, dengan diberi kelonggaran aturan barang masuk atau mendapat fasilitas Free Trade Zone seperti yang diberlakukan di Kepri yang hanya berjarak tempuh 30 Menit.

Masalah aturan perdagangan lintas batas ini dikatakan Bupati, sudah berkali-kali disampaikan ke Kementerian terkait dan Bea Cukai, namun belum mendapatkan solusi, jika masalah ini terus dibiarkan bukan tak mungkin muncul desakan dari masyarakat Meranti untuk referendum, karena hidup dinegara tetangga lebih menjanjikan. "Berikan Meranti fasilitas yang adil jangan buat kami merasa tidak punya ibu dan bapak," ujar Bupati Berapi-api.

Selain itu masalah tingginya harga minyak yang bisa mencapai 15 ribu/liter turut disampaikan oleh Bupati Irwan untuk dicarikan solusinya khususnya transportasi masuknya BBM ke Meranti agar masyarakat dapat merasakan harga BBM seperti di Riau daratan lainnya. 

Selain itu, ketatnya pengawasan dari Bea Cukai terhadap pendatang ke Meranti yang dinilai "kejam", dicontohkan Bupati Irwan, saat memeriksa barang masuk petugas tidak lagi menggunakam scaner tapi diperiksa satu-satu bahkan main sobek sehingga menimbulkan rasa takut kepada pendatang. "Hal ini bisa membuat orang takut masuk ke Meranti, jadi kami harap pihak Bea Cukai bersikap lebih Humanis dan melakukan evaluasi pada SDM nya yang bertugas," harap Bupati.

Penuntasan masalah yang dibadapi Meranti turut didukung oleh Wakil Rakyat H. Jon Erizal yang meminta rekan-rekanya di DPR RI dapat memperjuangkan masalah yang dihadapi Meranti dan Kabupaten Siak, Kota Dumai yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Jon Erizal mengatakan, mahalnya harga bahan pokok di Meranti seolah menggambarkan kalau NKRI di Meranri hanya seperti retorika, ia meminta masalah yang diutarakan oleh Bupati Meranti agar segera disikapi dan dicarikan solusi, jangan dibiarkan larut dan masyarakat bisan sehingga mengusulkan referendum. "Masalah ini sangat strategis, jangan sampai terjadi referendum minta merdeka," ujarnya.

Jon juga meminta kepada Ketua Panja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Juliari P. Batubara untuk mencatat semua masukan strategis dari Kabupaten Meranti untuk dibawa kerapat Internal DPR RI, untuk dicarikan solusi cepat.

Menyikapi masalah Aturan Perdagangan Lintas Batas yang dijelaskan Bupati Meranti mendapat tanggapan positif dari Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) Dr. Nurhayati Ali Asegaf, Meranti yang saat ini tidak masuk dalam FTZ menjadi satu poin untuk diperjuangkan. "Saya harap dapat dibahas di Komisi VI agar dilakukan perluasan FTZ dan Meranti masuk kedalamnya," ujar Nurhayati.

Sekedar informasi kedatangan Panja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ke Riau seperti dikatakan Ketua Juliari P. Batubara untuk mendengar dan mengindetifkasi masalah setelah diterapkan MEA Per I Januari 2016, Panja sengaja membuka ruang dialog untuk pengayaan isu yang nantinya diteruskan kepada Komisi DPR RI terkait dan Mitra DPR RI untuk disikapi.

Masalah yang menjadi fokus Lingkungan Hidup, Kehutanan, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Pendidikan dan Budaya, Infrastruktur Pembangunan, Perbankan dan lainnya. Bupati Meranti berharap apa yang disampaikan tidak habis disitu tetapi dapat disikapi dengan tindakan konkrit dari Wakil Rakyat di DPR RI. "Semoga apa yang kita sampaikan didengar dan mndapat tindakan konkrit demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Meranti," ucapnya.

Hari Jadi Ke VI PLKS Undang Juliari P Batubara

 

     Dialog budaya yang diselenggarakan oleh Paguyuban Lawak Kesenian Semarang pada hari sabtu 23/7 dalam rangka hari jadinya yang ke VI menghadirkan tokoh nasional Juliari P Batubara sebagai narasumber dan Prof Sutejo dari Undip Semarang. Acara yang sendiri di alun alun bung Karno ungaran yg turut di hadiri tamu undangan seperti Mudjirin bupati Semarang , Ngesti Nugraha wakil bupati dan tokoh lokal lainnya. Ketua panitia Agus Widodo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam acara sehingga dapat berjalan dengan baik. Dalang cilik yang merupakan juara tingkat nasional Ki Athan Allan menambah meriah dengan memainkan wayang kulit di acara itu sendiri.

 

    Pada kesempatan tersebut Juliari P Batubara mendapatkan kejutan dengan dinyanyikannya lagu ulang tahun dan di berikannya roti tar kepadanya sebagai ucapan ulang tahun kepada Juliari yang usianya genap ke-44 tahun. Acara dialog budaya sendiri di tutup dengan diberikannya satu buah lukisan yg dibuat dari kopi asli ungaran dan satu buah wayang golek dengan wajah Juliari P Batubara ucapan terima kasih dati komunitas PLKS Semarang kepada anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan tersebut.