PDIP Yang Pertama Meluncurkan Rekening Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka rekening dana partai yang ke depannya bisa diaudit secara profesional dan transparan. Rekening ini akan diluncurkan pada Selasa (20/10/2015) besok, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya hendak menjadikan momentum satu tahun pemerintahan Jokowi-JK untuk menegaskan komitmen di dalam perjuangan mewujudkan Trisakti.

Trisakti yang dia maksud yakni menekankan perjuangan untuk mewujudkan pemerintah berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.

"Kedaulatan di bidang politik tidak bisa dilepaskan dalam mewujudkan keberdikarian di bidang ekonomi. Keduanya saling terkait," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2015).

Hasto mengungkapkan, dalam struktur APBN terlihat bahwa sejak zaman Orde Baru hingga sekarang, struktur anggaran selalu dibuat defisit. Pembiayaan defisit melalui utang.

"Politik utang inilah yang menjadi simbol melemahnya kedaulatan di bidang politik," ujarnya.

Wakil Bendahara Umum DPP PDI-P Juliari Batubara menambahkan, Rekening Partai yang dibuat atas kerjasama dengan BRI dan BCA tersebut, tidak hanya menampung iuran anggota, namun sekaligus menampung gotong royong dari pihak lain yang senafas dan seaspirasi dengan perjuangan partai.

PDI-P pun menggandeng akuntan publik ternama untuk secara periodik mengaudit rekening dana gotong royong tersebut. "PDI-P tercatat sebagai partai pertama yang merancang konsepsi keuangan partai yang berdikari," kata Juliari.

Juliari P Batubara Saat Reses Di Kec Semarang Utara

Foto : Juliari Bersama Kadarlusman 

Foto : Juliari sedang memaparkan materi yang disampaikan kepada warga kec semarang utara  

Foto : Juliari memberikan santuanan kepada anak yatim / piatu dibkec semarang utara 

Juliari : Pemerintah Pusat Bisa Gelontorkan Modal UMKM Lewat Koperasi

Semarang, 18/10 (BeritaJateng.net) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara mengatakan tidak adanya koperasi membuat kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kesulitan mengakses permodalan.

“Selama ini, orang suka memandang remeh koperasi. Padahal, keberadaannya (koperasi, red.) sangat penting, termasuk untuk mempermudah dalam akses permodalan,” katanya di Semarang, Minggu.

Hal itu diungkapkan politikus PDI Perjuangan itu usai kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat atau resesnya yang dilakukan di Balai Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara.

Ari, sapaan akrab Juliari dari Komisi VI DPR yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu sangat prihatin sampai belum adanya koperasi yang menaungi UMKM di suatu wilayah.

“Termasuk di sini (Kelurahan Panggung Lor, red.). Pemerintah pusat jadi kesulitan untuk mengucurkan modal karena mereka tidak punya koperasi. Ini memang kelemahan pemerintah daerah,” katanya.

Menurut dia, pemerintah pusat sebenarnya memiliki alokasi anggaran untuk permodalan bagi kalangan UMKM yang disalurkan melalui koperasi sehingga laporan pertanggung jawabannya jelas.

“Kalau tidak ada koperasi, pemerintah pusat jadi kesulitan mengucurkan modal. Nanti (laporan pertanggung jawabannya, red.) bagaimana? Akhirnya, UMKM tidak jadi dapat bantuan modal,” katanya.

Makanya, Ari meminta pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Semarang untuk menggiatkan koperasi yang mewadahi kalangan UMKM dan para pedagang kecil agar mereka bisa terus berkembang.

“Banyak juga kan koperasi yang ‘mati suri’. Karena itu, Pemkot Semarang harus mendata, mana koperasi yang jalan, mana yang tidak jalan. Hambatannya dimana? Dicarikan solusi, dibina,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Camat Semarang Utara Djaka Sukawijana mengatakan sebenarnya sudah ada koperasi di wilayah itu, seperti koperasi karang taruna dan koperasi unit desa (KUD) di beberapa kelurahan.

“Beberapa kelurahan sudah merintis koperasi, seperti Kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Bandarharjo, kemudian Kelurahan Tanjung Mas juga akan merintis koperasi wanita. Kami sangat mendukung,” katanya.

Menindak lanjuti apa yang disampaikan Juliari, Djaka mengatakan segera memfasilitasi pendirian koperasi dan memastikan agar koperasi yang terbentuk dikelola secara baik dengan manajemen yang sehat.

“Jangan sampai, koperasi hanya dimanfaatkan anggota untuk sekadar pinjam uang, tanpa melihat pemanfaatannya secara produktif. Apalagi, kalau kemudian pinjam koperasi untuk konsumtif,” katanya.

Anggota-anggota koperasi, kata dia, harus bisa memanfaatkan pinjaman untuk kegiatan produktif, serta akan diperkuat pula dengan pelatihan keterampilan dan administrasi pengelolaan koperasi. (Bj/ant)

Foto : Juliari memberikan santunan kepada anak yatim di kel Panggung Lor

Juliari Berharap Paket Ekonomi Jilid 2 Bisa Atasi Ekonomi

Foto : Juliari P Batubara Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 

Dari kanan : Juliari P Batubara , Prof Hendrawan dan  Alex Lukman saat konfrensi pers di ruang Fraksi PDI Perjuangan (29/9/2015)

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi seiring melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat.

Anggota Komisi VI DPR Juliari Batubara mengakui melemahnya nilai rupiah memiliki dampak yang berantai.

Salah satu yang terkena dampaknya yakni industri yang menggunakan bahan baku impor. Dimana biaya pembelian bahan baku mereka langsung naik.

"Banyak industri cukup besar memiliki utang dalam basis US Dollar. Bahan baku naik dan mulai membayar utang Dollar dengan kurs melemah," kata Juliari di ruang Fraksi PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Akhirnya, kata Juliari, keadaan tersebut membuat tingkat solvabilitas atau kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya menjadi terganggu.

"Ini sekarang sudah mulai terganggu, emiten terganggu, PHK di beberapa industri. Utang basis Dollar. Dia tidak bisa menaikkan harga ke konsumen," kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Akibatnya terjadi PHK di sejumlah industri. PDIP, kata Juliari sebagai partai pendukung pemerintah menghidari adanya PHK tersebut.

Pihaknya pun menantikan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo agar lebih konkret menyelesaikan permasalahan.

Ia pun mengusulkan sejumlah hal agar dapat menyelesaikan persoalan saat ini.

"Kenapa BI tidak menurunkan suku bunga, atau corporate tax diturunkan. Pengusaha sudah berpuluh tahun tahan banting, tapi kurang diperhatikan pemerintah. Kalau paket banyak bingung implementasinya gimana, lemah di eksekusi. Kondisi saat ini semua pengusahan bersorak sorai kalau suku bunga diturunkan," ujarnya.