Juliari : Korupsi Itu Pribadi Bukan Partai

Semarang, ANTARA JATENG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara menegaskan persoalan korupsi merupakan tanggung jawab pribadi atau individu meski dilakukan politikus partai politik.

"Sudah berkali-kali disampaikan di PDI Perjuangan. Kalau sudah bicara soal korupsi, ya, tanggung jawab sendiri," katanya saat kunjungan kerja masa reses di Kelurahan Kembangarum, Semarang, Senin.

Pernyataan itu diungkapkan Ari, sapaan akrab Juliari menanggapi sejumlah kader PDI Perjuangan yang disebut-sebut tersangkut kasus korupsi E-KTP yang merugikan negara mencapai Rp2,3 triliun.

Setidaknya ada empat kader partai berlambang banteng itu yang disebut-sebut tersangkut kasus korupsi E-KTP, yakni Olly Dondokambe, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, dan Arief Wibowo.

Politikus PDI Perjuangan itu meminta masyarakat sebaiknya menunggu hasil persidangan daripada berspekulasi mengenai isu yang berkembang mengenai kasus yang menyeret banyak anggota DPR itu.

"Ya, soal korupsi itu kan orang-perorang. Kalau terbukti bersalah, ya, dipecat dari keanggotaan parpol. Namun, tunggu saja pembuktian dari pengadilan," kata Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu.

Yang jelas, Ari yang juga Ketua Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) DPR RI itu mengatakan partai pasti bertindak tegas terhadap kadernya yang melakukan pelanggaran, apalagi korupsi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi salah satu politikus yang disebut menerima aliran dana korupsi E-KTP menegaskan bantahannya dan tidak pernah menerima aliran duit itu.

"Saya gak merasa menerima dan hari ini `statement` saya, saya tidak pernah menerima," kata politikus PDI Perjuangan itu, di sela kunjungan kerja di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (9/3).

Ganjar mempersilakan jaksa membuktikan dakwaan yang menyebutkan dirinya menerima aliran dana korupsi E-KTP tahun anggaran 2011-2012 itu karena penyebutan namanya hanya berdasar keterangan pihak-pihak yang masih harus dibuktikan.

Ia mengungkapkan ada tiga spekulasi terkait dengan dugaan dirinya menerima aliran dana E-KTP dan siap memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan kasus korupsi E-KTP.

"Spekulasi pertama, Ganjar menerima sejumlah itu, spekulasi kedua, Ganjar dapat jatah tapi tidak mau menerima, dan spekulasi ketiga, Ganjar mungkin sudah dijatah terus dipegang orang lain, tidak sampai ke Ganjar," katanya.

Seperti diwartakan, nama Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI disebut jaksa dalam dakwaan telah menerima aliran dana pengadaan E-KTP sebesar 520 ribu dollar AS.

Hal tersebut disampaikan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri di pengadilan Tipikor, Jakarta, saat membacakan dakwaan dalam kasus korupsi E-KTP dengan dua terdakwa, yakni Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Imran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Juliari : Wirausaha Baru Hadapi Kendala Pembiayaan

Anggota Komisi VI DPR RI Juliari Peter Batubara mengatakan sampai saat ini, wirausaha-wirausaha baru masih sering mendapatkan kendala untuk berekspansi, terutama dalam hal pembiayaan.

“Syarat-syarat yang terlalu berat untuk mendapatkan pinjaman dari bank masih merupakan kendala utama,” kata Juliari menjawab wartawan di Jakarta, Selasa (7/3).

Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan ini menilai usaha Kementerian Perindustrian yang menargetkan 5.000 wirausaha baru dan pengembangan 1200 sentra Industri Kecil Menengah (IKM) tahun ini memang ideal. Sebagai target kata Juliari boleh-boleh saja, tetapi yang perlu diketahui adalah apa dan bagaimana kendala yang dihadapi.

Karena itu Juliari menawarkan solusinya, yaitu lebih baik pemerintah menunjuk 1-2 bank BUMN yang berhak menyalurkan pinjaman ke IKM dengan bunga lebih lunak dan persyaratan yang lebih mudah.

Bila perlu Otoritas Jasa Keuangan bisa juga menyesuaikan peraturannya untuk mengakomodasi hal ini.

"Saya kira solusinya seperti itu, supaya wirausaha baru semakin tumbuh dan berkembang,” kata putra sulung tokoh nasional AP Batubara ini.

Apalagi lanjut Juliari, saat ini terkesan BUMN-BUMN yang ada menjadi justru konglomerasi baru, yaitu denga mengambil bisnis dari hulu ke hilir. Tentu saja ini tidak benar dan tidak sesuai dengan konstitusi.

"BUMN tidak perlu merambah ke semua bisnis, bahkan modusnya yaitu dengan mendirikan anak perusahaan hingga cucu perusahaan untuk masuk ke bisnis baru yang sebenarnya bisa diserahkan ke wirausaha/pihak swasta,” imbuh anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I ini.

Bagaimana pun, kata Juliari, dengan praktek demikian tentunya membuat persaingan menjadi tidak sehat, dan para wirausahawan yang tadinya berbisnis di sektor tersebut, bisa kehilangan bisnisnya karena diambil BUMN.(fri/jpnn)

http://m.jpnn.com/news/dpr-wirausaha-baru-hadapi-kendala-pembiayaan

Juliari : Buruh Migran Bisa Disiasati Dengan Perundingan Bilateral

Wakil Ketua BKSAP yang juga Pimpinan Delegasi DPR RI Juliari P Batubara disela-sela Sidang APA ke-9 di Siem Reap, Kamboja mengatakan ada sejumlah resolusi yang akan disepakati di APA Plenary Session kali ini.Diantaranya adalah, salah satu resolusi yang sangat penting mengenai perlindungan terhadap migrant workers.

 

"Mengenai migrant workers,dimana negara-negara Teluk seperi Arab Saudi, Kuwait, Bahrain sangat berkeberatan mengikuti konvensi yang ada di ILO. Tapi yah kita tetap mendesak, karena hal tersebut merupakan kesepakatan dari negara-negara ILO, yah mereka harus tetap mengikuti,"katanya Kamis, (1/12/2016)

 

Ketika ditanya Parlementaria, bahwa negara Teluk tidak tergabung di ILO, Juliari menjawab bahwa memang hal itu menjadi masalah. "Yah kita sudah berjuang sekuat tenaga untuk memaksa mereka mengikuti itu, tetapi memang itu kan kedaulatan masing masing negara juga, bahwa kalau memang dia tidak mengikuti atau meratifikasi ILO itu memang tidak punya kewajiban untuk mengikuti. Tetapimungkin kita bisa siasati  dengan perundingan bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan migrant workers dari Indonesia,"terangnya.

 

Juliari melanjutkan, resolusi lainnya adalah mengenai isu soal lingkungan, juga resolusi tentang terorisme. "Pada intinya hampir semua anggota Asian Parliamentary Assembly sepakat bahwa kita negara-negara anggota parlemen  di kawasan Asia harus lebih berjuang untuk membuat negara negara Asia itu lebih makmur dan sejahtera,"tegasnya.

 

Sekedar informasi, Asian Parliamentary Assembly merupakan forum antar parlemen di kawasan Asia yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian isu yang menjadi perhatian bersama. 

 

Delegasi DPR RI dalam sidang APA ke-9 kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, serta anggota BKSAP Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), Sartono (F-PD), dan M. Arief Suditomo (F-Hanura).(nt)

Juliari Minta dimonitor Implementasinya Saat Sidang APA Ke-9 di Kamboja

Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-9 pada Kamis (1/12/2016) di Provinsi Siem Reap, Kamboja, hasilkan Deklarasi Siem Reap yang berisi 19 resolusi tentang isu-isu politik, sosial ekonomi, dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.

Menurut pimpinan delegasi DPR RI yang juga Wakil Ketua DPR Juliari P Batubara usai penutupan Sidang Pleno mengatakan bahwa resolusi-resolusi yang dihasilkan dan disepakati hendaknya bisa terus dimonitor implementasinya.

"Dari awal saya pernah menyampaikan kepada beberapa delegasi, bahwa apa yang telah kita sepakati, apa yang telah menjadi resolusi, bener-bener bisa di monitor implementasinya. Percuma saja kalau kita hanya menyepakati resolusi itu tapi pada implementasinya tidak termonitor di masing-masing parlemen anggota,"ujar Juliari.

Memang, lanjutnya, meski resolusi ini tidak mengikat namun idealnya dengan kebijakan yang sesuai dengan resolusi tersebut untuk tetap dilanjutkan."Yah meski tidak mengikat dan tidak ada punishment nya juga,"terang Juliari politisi dari PDIP ini.

Berikut salah satu isinya, Deklarasi Siem Reap menyatakan keprihatinan atas isu-isu serius seperti terorisme dan kekerasan ekstremisme yang telah mengganggu keamanan dan perdamaian, yang membentuk dasar untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia dan dunia.

Deklarasi ini pun merasa prihatin pada satu miliar orang di Asia bisa dalam menghadapi kekurangan air ditahun 2050. Untuk itu, deklarasi menyoroti perlunya negara-negara di kawasan Asia untuk fokus dalam kebijakan nasional tentang masalah air dan sanitasi.

Deklarasi ini juga menyerukan kerjasama aktif negara dalam menanggapi perubahan iklim dan pengiriman komitmen dalam Perjanjian Paris diadopsi oleh Konferensi ke-21 dari Para Pihak (COP21) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Menggaris bawahi pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, APA mendesak untuk menerapkan 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan, terutama tujuan sosial-ekonomi dan lingkungan. Sidang APA ke-9 di Siem Reap pun secara resmi di tutup pada Kamis (1/12) sore waktu Kamboja.(nt)

Juliari : UMKM Masih Dibelit Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tanah Air masih dibelit sejumlah masalah. Dari persoalan SDM hingga pendanaan terus mewarnai perkembangan UMKM di tengah persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ini jadi perhatian serius pemerintah dan DPR.

 

Demikian mengemuka dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) BKSAP DPR RI, Kamis (24/11) di DPR. Acara dibuka sekaligus dimoderatori oleh Ketua Panja MEA BKSAP Juliari P. Batubara. Hadir sebagai pembicara Ade Petranto (Kemenlu), Abdul Kadir Damanik (Kemenkop UKM), Donna Gultom (Kemendag), dan Dinarwulan Sutoto (Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi).

 

Menurut Juliari, UMKM sebenarnya menjadi kunci ketahanan ekonomi nasional. Komisi VI DPR sudah berkunjung ke beberapa daerah untuk melihat kinerja UMKM dalam menghadapi persaingan MEA. Masalah yang dihadapi UMKM hampir seragam di semua daerah. SDM berkualitas sebagai penggerak UMKM belum banyak terlihat. Untuk itu, pembenahan balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah harus dimaksimalkan untuk melahirkan SDM berkualitas.

 

“Pembenahan BLK masih jadi PR besar kita di daerah,” ucap Juliari saat membuka acara diskusi. Sementara itu akses pendanaan UMKM juga tak kalah seriusnya membelit para pelaku UMKM. Hanya sekitar 22 persen saja UMKM yang sudah memiliki akses pendanaan lewat perbankan. Semua ini harus segera diatasi untuk merebut pasar ASEAN dan tak kalah bersaing dengan negera-negara tetangga.

 

Ade Petranto berpendapat, UMKM yang berdaya saing adalah yang memiliki empat karakter, yaitu tangguh, kreatif, mampu memanfaatkan peluang, dan pandai mengatur keuangan. Ia melihat, banyak peluang sekaligus risiko yang bakal dihadapi UMKM nasional di pasar MEA. Pemberlakuan MEA secara otomatis menciptakan pasar besar untuk produk kompetitif. Namun, bila produknya kalah bersaing, itu berisiko menutup banyak UMKM.

 

MEA juga menciptakan serapan tenaga kerja terampil yang signifikan. Risikonya, lanjut Ade, bila tak terampil dan produktif akan menciptakan pengangguran yang signifikan pula. Sementara itu, Donna Gultom menyerukan agar SDM UMKM terus diberdayakan untuk memenangkan persaingan MEA. Disampaikan Donna, banyak cetak biru MEA 2015 tak tercapai oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya, cetak biru itu di-take over ke tahun 2025.

 

Ada empat poin penting dalam cetak biru 2015, yaitu pasar tunggal berbasis produksi, kawasan berdaya saing, pembangunan ekonomi yang merata, dan integrasi dengan ekonomi global. Sedangkan Abdul Kadir menyorot soal produktivitas tenaga kerja Indonesia yang masih jauh berada di bawah tiga negara AEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pada 2013 saja PDB/pekerja Indonesia 9,5 ribu USD.

 

Di tiga negara ASEAN lainnya PDB/pekerja mencapai 92 ribu USD untuk Singapura, 33,3 ribu USD untuk Malaysia, dan 15,4 ribu USD untuk Thailand. “Produktivitas tenaga kerja Indonesia bahkan masih di bawah rata-rata negara ASEAN, yaitu 10,7 ribu USD,” ungkap Kadir. 

* Sumber

 ( http://dpr.go.id/berita/detail/id/14808 )

Juliari P Batubara Mendorong Pelaku UMKM Salatiga membentuk Koperasi

SALATIGA, suaramerdeka.com – Masalah permodalan kerap menjadi kendala para pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikiro (UMKM) dalam mengembangkan usahanya. Karenanya mereka didorong untuk mendirikan koperasi agar akses permodalan bisa lebih mudah.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara dalam kegiatan reses dan kunjungan kerja di wilayah kelurahan Kamun Kidul, Kecamatan Sidorejo, Salatiga, Senin (7/11). Tampak hadir Ketua DPC PDIP Salatiga Tedy Sulistio, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, pasangn calon wali kota Salatiga (Agus Rudianto dan Dance Ishak Palit), serta sejumlah masyarakat setempat.

“Saya mendorong kalangan UMKM membentuk koperasi untuk akses permodalan. Membentuk koperasi supaya berbadan hukum sebenarnya mudah. Tetapi terkadang masyarakat banyak yang belum tahu, sehingga enggan untuk melaksanakannya,” kata politisi PDIP ini.

Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini, permodalan selama ini kerap menjadi kendala teman-teman UMKM. Padahal, akses permodalan sebenarnya cukup banyak, seperti lewat kredit usaha rakyat (KUR). Karenanya, pelaku UMKM harus aktif mencari akses modal. Syaratnya, harus berbentuk badan hukum dalam hal ini koperasi atau lainnya.”Kalau sudah berbadan hukum akan lebih mudah untuk akses permodalan. Selain itu jumlah nominal akses modal itu bisa lebih besar dibanding perseorangan,” kata Ketua Panja MEA ini.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I yang meliputi Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal itu mengakui, permasalahan permodalan bagi UMKM selalu menjadi pertanyaan masyarakat dalam setiap kegiatan serap aspirasi masyarakat atau reses yang digelarnya di daerah-daerah pemilihannya termasuk di Salatiga. Usai berdialog dengan warga Kauman Kidul, anggota Komisi VI DPR RI ini selanjutnya menggelar acara yang sama di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Salatiga.

Sumber ( http://berita.suaramerdeka.com/dorong-umkm-bentuk-koperasi-untuk-akses-permodalan/ )

Wakil Ketua BKSAP DPR Juliari Batubara: Tingkatkan Kualitas UMKM untuk Hadapi Persaingan MEA

Spesialisasi dan pelibatan industri dalam penentuan kurikulum pendidikan kejuruan jadi kunci daya saing Jerman. Duales system yang dianut Jerman memberikan peluang peningkatan keterampilan yang luas bagi generasi muda melalui proses magang sehingga dihasilkan lulusan berdaya saing yang memiliki skill sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. 

Hal tersebut disampaikan IHK (Kamar Dagang dan Industri) Rheinhessen dalam kunjungan Delegasi BKSAP ke Mainz, ibukota negara bagian Rheinland Pfalz. Daya saing ekonomi nasional di tengah liberalisasi perdagangan regional menjadi fokus kunjungan BKSAP ini. 

Menanggapi pernyataan tersebut Ketua Delegasi BKSAP, Juliari Batubara, memberikan respon agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mendapatkan perhatian intensif dari pemerintah, dengan begitu diharapkan kualitas UMKM mengalami peningkatan. Dia mengatakan sejalan dengan implementasi MEA, daya saing UMKM membutuhkan perhatian tersendiri.

“Perekonomian Jerman merupakan yang terbesar di kawasan Eropa dan secara mayoritas digerakkan oleh UMKM. Secara statistik, 99,6 persen perekonomian Jerman terdiri dari UMKM. Baik Jerman maupun Indonesia merupakan negara terbesar dan memegang posisi penting di regional grouping masing-masing. Sehingga layak untuk menelaah lebih dekat faktor-faktor yang memperkuat daya saing industri nasional mereka di tengah liberalisasi ekonomi kawasan,” jelas Juliari dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (26/10/2016).

Selain melakukan pertemuan dengan IHK, BKSAP melakukan pertemuan dengan pelaku bisnis setempat dan kunjungan ke industri unggulan di Mainz. Untuk negara bagian Rhineland Pfalz yang memiliki penduduk 523.000, saat ini terdapat 29.000 pengusaha yang sebagian besar berkategori UMKM.

Dalam dialog dengan para pelaku UMKM dibahas berbagai isu terutama terkait peningkatan kerjasama perdagangan antara UMKM Indonesia dan Jerman. Pelaku UMKM banyak yang menanyakan mengenai peluang pasar serta aturan legislasi dan kebijakan impor Indonesia. 

Selain itu ada yang menanyakan mengenai kelapa sawit. Terkait hal tersebut Ketua Delegasi BKSAP menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk produksi minyak sawit secara berkelanjutan dan penerapan proses produksi ramah lingkungan. 

Kunjungan BKSAP ke Rheinland-Pfalz ditutup dengan kunjungan lapangan ke Schott AG yang memproduksi bahan baku kaca untuk industri farmasi, elektronik, optik, industri otomotif dan penerbangan. Sumber ( http://dpr.go.id/berita/detail/id/14577 )