Duta BKSAP DPR RI Juliari P Batubara Memperjuangkan Beasiswa Yang Terhenti di Turki

Sejumlah isu termasuk penghentian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia di Turki menjadi perhatian delegasi DPR RI dalam pertemuan bilateral dengan delegasi Parlemen Turki. Agenda ini berlangsung di sela-sela sidang 1st Executive Council and Staff and Financial Regulations APA (Asian Parliamentary Assembly) yang diadakan di Phnom Penh, Kamboja, 26 – 27 September 2016.

 

 

Dua perwakilan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Juliari Batubara Duta BKSAP ini bersama-sama memperjuangkan kelancaran mahasiswa Indonesia yang menuntut Ilmu di negara tersebut. 

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab antara kedua belah pihak tersebut, ia menyebut DPR memberikan perhatian dan berupaya mencarikan solusi bagi sekitar 280 mahasiswa peserta program PASIAD yang terhenti akibat pergolakan politik di negara tersebut.

Pada bagian lain Ketua Delegasi DPR Juliari Batubara (F PDI Perjuangan) juga memberikan apresiasi atas pemberian akses konsuler bagi tiga mahasiswa Indonesia yang sempat ditahan otoritas Turki dengan tuduhan terlibat gerakan Hizmet/FETO. Saat ini KBRI Ankara sudah memperoleh akses kekonsuleran pada mahasiswa Indonesia yang ditahan dan dijadwalkan akan menjalani persidangan pada bulan November 2016. 

 

 

“Kami berterimakasih atas kerjasama pemberian akses konsuler yang diberikan oleh pemerintah Turki kepada pelajar Indonesia di Turki dan kerjasama yang baik antara instansi terkait untuk permasalahan tersebut,” tutur Juliari.

 

 

Menanggapi hal tersebut, Buryan Kayaturk, selaku Ketua Delegasi Parlemen Turki menyatakan bersedia membantu perihal penghentian beasiswa mahasiswa Indonesia dan berjanji akan mengangkat isu ini dalam pembukaan paripurna Grand National Assembly. 

 

 

Delegasi DPR RI dan Parlemen Turki sama-sama berharap kerjasama di antara dua negara akan semakin meningkat di sektor perdagangan yang saat ini dibahas melalui Indonesia-Turkey Comprehensive Trade Agreement (IT-CTEPA). Kedua pihak juga sepakat meningkatkan dialog antara Indonesia danTurki pada berbagai bidang termasuk menuntaskan permasalahan islamofobia.

Juliari : Semarang Bersih Menarik untuk Wisatawan

Semarang, ANTARA JATENG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Juliari P. Batubara menilai Kota Semarang, Jawa Tengah, harus tampil lebih bersih untuk bisa menggaet lebih banyak kunjungan wisatawan.

"Dibandingkan dengan kota-kota besar di daerah lain, apalagi negara lain, Semarang termasuk kota yang kurang bersih," katanya saat "Reses dan Kunjungan Kerja" di Balai Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang, Jumat.

Reses di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, itu merupakan bagian dari kegiatannya di Semarang selain di Kecamatan Mijen, dan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-470 Kota Semarang.

Seiring dengan hari jadi ke-470 Kota Semarang, Ari, sapaan akrab Juliari mengatakan kebersihan adalah daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung, baik domestik maupun mancanegara.

"Kalau kotanya kurang bersih, wisatawan yang berkunjung kan menjadi kurang nyaman," kata anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga itu.

Tentunya, kata politikus PDI Perjuangan itu, kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat Pemerintah Kota Semarang, melainkan seluruh pihak, khususnya masyarakat yang harus berperan aktif.

"Warganya harus ikut berperan aktif, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai, dan sebagainya," kata Ketua Panja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) DPR RI itu.

Selain itu, Ari juga merefleksikan HUT Kota Semarang dengan mengajak masyarakat bergerak maju dalam pola pikir seiring dengan pembangunan fisik yang gencar sebagai kota metropolitan.

"Semarang adalah salah satu kota besar di Indonesia. Harus betul-betul bisa menjadi kota yang maju. Bukan hanya fisik, teknologinya, melainkan juga masyarakatnya yang maju dalam pola pikirnya," katanya.

Apalagi, kata dia, Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah pasti menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain, terutama yang ada di provinsi tersebut.

"Maju ini tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi pemikiran dan wawasan. Kota-kota lain yang ada di Jateng pasti akan berkaca dari Semarang," pungkas Ari. 

Juliari Batubara : BUMN Merugi Direksi Kaya Raya

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Juliari Peter Batubara menyatakan tidak heran jika disebut Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi ladang korupsi bagi para pejabatnya. Karena itu, dia merasa tidak heran jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar korupsi proyek pemesanan kapal perang oleh Filipina kepada Indonesia yang menjerat pejabat BUMN ini.

"Di banyak BUMN, sudah lama permainan itu terjadi, terutama dalam pengadaan, bukan hanya di PT PAL," kata Juliari menjawab wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa(4/4/2017).

Juliari tidak memerinci lebih jauh seperti apa yang dimaksud dengan ladang korupsi bagi pejabat BUMN. Tetapi dia hanya menyebut indikasinya.

"Indikasinya apa? Sudah tidak rahasia lagi jika banyak BUMN kita yang merugi, tapi anehnya, direksi-direksinya bisa hidup bergelimang harta. Keluarga mereka bergaya hidup hedonis," ujar Juliari yang akrab disapa Ari.

Ladang korupsi itu, Ari memang sudah rahasia umum, terlebih jika melihat pengelolaan managemen yang umumnya tidak transparan. Hal ini bertolak belakang dengan status BUMN adalah milik negara.

"Anehnya lagi, kalau kita pertanyakan dalam rapat-rapat di Komisi VI, seringkali penjelasannya muter-muter," katanya seraya menambahkan, sudah pasti dalam rapat kerja dengan Meneg BUMN kasus korupsi di PT PAL akan dipertanyakan.

Karena itu, Juliari berpendapat rekrutmen direksi BUMN harus dibuat lebih transparan sebagai solusinya. Nama calon direksi yang akan dipilih supaya diumumkan di publik, siapa-siapa saja yang dicalonkan.

Kemudian diberikan waktu yang cukup kepada masyarakat untuk menilai rekam jejak atau track record mereka.

"Artinya, kalau tidak ada laporan yang "aneh-aneh" dari publik disertai bukti, berarti calon tersebut "lumayan" tidak bermasalah," kata Juliari menyarankan.

Setidak-tidaknya tambah dia, ada terobosan yang dilakukan dengan pembenahan dari sisi rekrutmen calon direksi BUMN.

Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan ini juga menyarankan, setelah ada direksi yang baru, maka harus dibuat kontrak kinerja dengan pemerintah selama masa jabatannya.

"Nah, kalau tidak tercapai target, minimal 90 persen nya, maka direksi tersebut tidak perlu diperpanjang lagi atau tidak akan direkrut lagi untuk ke BUMN lainnya,"pungkasnya.

KPK telah menetapkan Dirut PT PAL Muhammad Firmansyah Arifin sebagi tersangka penerima suap terkait penjualan kapal ke Filipina setelah Kamis (30/3/2017) sore melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua orang di Cawang, Jakarta Timur. Penyidik KPK mengamankan amplop berisi uang sekitar Rp 333 juta. Selain Firmansyah, KPK juga menetapkan dua pejabat PT PAL dan seorang pihak swastasebagai tersangka dan langsung ditahan.

Juliari : Korupsi Itu Pribadi Bukan Partai

Semarang, ANTARA JATENG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara menegaskan persoalan korupsi merupakan tanggung jawab pribadi atau individu meski dilakukan politikus partai politik.

"Sudah berkali-kali disampaikan di PDI Perjuangan. Kalau sudah bicara soal korupsi, ya, tanggung jawab sendiri," katanya saat kunjungan kerja masa reses di Kelurahan Kembangarum, Semarang, Senin.

Pernyataan itu diungkapkan Ari, sapaan akrab Juliari menanggapi sejumlah kader PDI Perjuangan yang disebut-sebut tersangkut kasus korupsi E-KTP yang merugikan negara mencapai Rp2,3 triliun.

Setidaknya ada empat kader partai berlambang banteng itu yang disebut-sebut tersangkut kasus korupsi E-KTP, yakni Olly Dondokambe, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, dan Arief Wibowo.

Politikus PDI Perjuangan itu meminta masyarakat sebaiknya menunggu hasil persidangan daripada berspekulasi mengenai isu yang berkembang mengenai kasus yang menyeret banyak anggota DPR itu.

"Ya, soal korupsi itu kan orang-perorang. Kalau terbukti bersalah, ya, dipecat dari keanggotaan parpol. Namun, tunggu saja pembuktian dari pengadilan," kata Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu.

Yang jelas, Ari yang juga Ketua Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) DPR RI itu mengatakan partai pasti bertindak tegas terhadap kadernya yang melakukan pelanggaran, apalagi korupsi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi salah satu politikus yang disebut menerima aliran dana korupsi E-KTP menegaskan bantahannya dan tidak pernah menerima aliran duit itu.

"Saya gak merasa menerima dan hari ini `statement` saya, saya tidak pernah menerima," kata politikus PDI Perjuangan itu, di sela kunjungan kerja di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (9/3).

Ganjar mempersilakan jaksa membuktikan dakwaan yang menyebutkan dirinya menerima aliran dana korupsi E-KTP tahun anggaran 2011-2012 itu karena penyebutan namanya hanya berdasar keterangan pihak-pihak yang masih harus dibuktikan.

Ia mengungkapkan ada tiga spekulasi terkait dengan dugaan dirinya menerima aliran dana E-KTP dan siap memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan kasus korupsi E-KTP.

"Spekulasi pertama, Ganjar menerima sejumlah itu, spekulasi kedua, Ganjar dapat jatah tapi tidak mau menerima, dan spekulasi ketiga, Ganjar mungkin sudah dijatah terus dipegang orang lain, tidak sampai ke Ganjar," katanya.

Seperti diwartakan, nama Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI disebut jaksa dalam dakwaan telah menerima aliran dana pengadaan E-KTP sebesar 520 ribu dollar AS.

Hal tersebut disampaikan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri di pengadilan Tipikor, Jakarta, saat membacakan dakwaan dalam kasus korupsi E-KTP dengan dua terdakwa, yakni Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Imran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Juliari : Wirausaha Baru Hadapi Kendala Pembiayaan

Anggota Komisi VI DPR RI Juliari Peter Batubara mengatakan sampai saat ini, wirausaha-wirausaha baru masih sering mendapatkan kendala untuk berekspansi, terutama dalam hal pembiayaan.

“Syarat-syarat yang terlalu berat untuk mendapatkan pinjaman dari bank masih merupakan kendala utama,” kata Juliari menjawab wartawan di Jakarta, Selasa (7/3).

Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan ini menilai usaha Kementerian Perindustrian yang menargetkan 5.000 wirausaha baru dan pengembangan 1200 sentra Industri Kecil Menengah (IKM) tahun ini memang ideal. Sebagai target kata Juliari boleh-boleh saja, tetapi yang perlu diketahui adalah apa dan bagaimana kendala yang dihadapi.

Karena itu Juliari menawarkan solusinya, yaitu lebih baik pemerintah menunjuk 1-2 bank BUMN yang berhak menyalurkan pinjaman ke IKM dengan bunga lebih lunak dan persyaratan yang lebih mudah.

Bila perlu Otoritas Jasa Keuangan bisa juga menyesuaikan peraturannya untuk mengakomodasi hal ini.

"Saya kira solusinya seperti itu, supaya wirausaha baru semakin tumbuh dan berkembang,” kata putra sulung tokoh nasional AP Batubara ini.

Apalagi lanjut Juliari, saat ini terkesan BUMN-BUMN yang ada menjadi justru konglomerasi baru, yaitu denga mengambil bisnis dari hulu ke hilir. Tentu saja ini tidak benar dan tidak sesuai dengan konstitusi.

"BUMN tidak perlu merambah ke semua bisnis, bahkan modusnya yaitu dengan mendirikan anak perusahaan hingga cucu perusahaan untuk masuk ke bisnis baru yang sebenarnya bisa diserahkan ke wirausaha/pihak swasta,” imbuh anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I ini.

Bagaimana pun, kata Juliari, dengan praktek demikian tentunya membuat persaingan menjadi tidak sehat, dan para wirausahawan yang tadinya berbisnis di sektor tersebut, bisa kehilangan bisnisnya karena diambil BUMN.(fri/jpnn)

http://m.jpnn.com/news/dpr-wirausaha-baru-hadapi-kendala-pembiayaan

Juliari : Buruh Migran Bisa Disiasati Dengan Perundingan Bilateral

Wakil Ketua BKSAP yang juga Pimpinan Delegasi DPR RI Juliari P Batubara disela-sela Sidang APA ke-9 di Siem Reap, Kamboja mengatakan ada sejumlah resolusi yang akan disepakati di APA Plenary Session kali ini.Diantaranya adalah, salah satu resolusi yang sangat penting mengenai perlindungan terhadap migrant workers.

 

"Mengenai migrant workers,dimana negara-negara Teluk seperi Arab Saudi, Kuwait, Bahrain sangat berkeberatan mengikuti konvensi yang ada di ILO. Tapi yah kita tetap mendesak, karena hal tersebut merupakan kesepakatan dari negara-negara ILO, yah mereka harus tetap mengikuti,"katanya Kamis, (1/12/2016)

 

Ketika ditanya Parlementaria, bahwa negara Teluk tidak tergabung di ILO, Juliari menjawab bahwa memang hal itu menjadi masalah. "Yah kita sudah berjuang sekuat tenaga untuk memaksa mereka mengikuti itu, tetapi memang itu kan kedaulatan masing masing negara juga, bahwa kalau memang dia tidak mengikuti atau meratifikasi ILO itu memang tidak punya kewajiban untuk mengikuti. Tetapimungkin kita bisa siasati  dengan perundingan bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan migrant workers dari Indonesia,"terangnya.

 

Juliari melanjutkan, resolusi lainnya adalah mengenai isu soal lingkungan, juga resolusi tentang terorisme. "Pada intinya hampir semua anggota Asian Parliamentary Assembly sepakat bahwa kita negara-negara anggota parlemen  di kawasan Asia harus lebih berjuang untuk membuat negara negara Asia itu lebih makmur dan sejahtera,"tegasnya.

 

Sekedar informasi, Asian Parliamentary Assembly merupakan forum antar parlemen di kawasan Asia yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian isu yang menjadi perhatian bersama. 

 

Delegasi DPR RI dalam sidang APA ke-9 kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, serta anggota BKSAP Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), Sartono (F-PD), dan M. Arief Suditomo (F-Hanura).(nt)

Juliari Minta dimonitor Implementasinya Saat Sidang APA Ke-9 di Kamboja

Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-9 pada Kamis (1/12/2016) di Provinsi Siem Reap, Kamboja, hasilkan Deklarasi Siem Reap yang berisi 19 resolusi tentang isu-isu politik, sosial ekonomi, dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.

Menurut pimpinan delegasi DPR RI yang juga Wakil Ketua DPR Juliari P Batubara usai penutupan Sidang Pleno mengatakan bahwa resolusi-resolusi yang dihasilkan dan disepakati hendaknya bisa terus dimonitor implementasinya.

"Dari awal saya pernah menyampaikan kepada beberapa delegasi, bahwa apa yang telah kita sepakati, apa yang telah menjadi resolusi, bener-bener bisa di monitor implementasinya. Percuma saja kalau kita hanya menyepakati resolusi itu tapi pada implementasinya tidak termonitor di masing-masing parlemen anggota,"ujar Juliari.

Memang, lanjutnya, meski resolusi ini tidak mengikat namun idealnya dengan kebijakan yang sesuai dengan resolusi tersebut untuk tetap dilanjutkan."Yah meski tidak mengikat dan tidak ada punishment nya juga,"terang Juliari politisi dari PDIP ini.

Berikut salah satu isinya, Deklarasi Siem Reap menyatakan keprihatinan atas isu-isu serius seperti terorisme dan kekerasan ekstremisme yang telah mengganggu keamanan dan perdamaian, yang membentuk dasar untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia dan dunia.

Deklarasi ini pun merasa prihatin pada satu miliar orang di Asia bisa dalam menghadapi kekurangan air ditahun 2050. Untuk itu, deklarasi menyoroti perlunya negara-negara di kawasan Asia untuk fokus dalam kebijakan nasional tentang masalah air dan sanitasi.

Deklarasi ini juga menyerukan kerjasama aktif negara dalam menanggapi perubahan iklim dan pengiriman komitmen dalam Perjanjian Paris diadopsi oleh Konferensi ke-21 dari Para Pihak (COP21) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Menggaris bawahi pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, APA mendesak untuk menerapkan 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan, terutama tujuan sosial-ekonomi dan lingkungan. Sidang APA ke-9 di Siem Reap pun secara resmi di tutup pada Kamis (1/12) sore waktu Kamboja.(nt)