Juliari : Pemerintah Pusat Bisa Gelontorkan Modal UMKM Lewat Koperasi

Semarang, 18/10 (BeritaJateng.net) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara mengatakan tidak adanya koperasi membuat kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kesulitan mengakses permodalan.

“Selama ini, orang suka memandang remeh koperasi. Padahal, keberadaannya (koperasi, red.) sangat penting, termasuk untuk mempermudah dalam akses permodalan,” katanya di Semarang, Minggu.

Hal itu diungkapkan politikus PDI Perjuangan itu usai kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat atau resesnya yang dilakukan di Balai Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara.

Ari, sapaan akrab Juliari dari Komisi VI DPR yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu sangat prihatin sampai belum adanya koperasi yang menaungi UMKM di suatu wilayah.

“Termasuk di sini (Kelurahan Panggung Lor, red.). Pemerintah pusat jadi kesulitan untuk mengucurkan modal karena mereka tidak punya koperasi. Ini memang kelemahan pemerintah daerah,” katanya.

Menurut dia, pemerintah pusat sebenarnya memiliki alokasi anggaran untuk permodalan bagi kalangan UMKM yang disalurkan melalui koperasi sehingga laporan pertanggung jawabannya jelas.

“Kalau tidak ada koperasi, pemerintah pusat jadi kesulitan mengucurkan modal. Nanti (laporan pertanggung jawabannya, red.) bagaimana? Akhirnya, UMKM tidak jadi dapat bantuan modal,” katanya.

Makanya, Ari meminta pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Semarang untuk menggiatkan koperasi yang mewadahi kalangan UMKM dan para pedagang kecil agar mereka bisa terus berkembang.

“Banyak juga kan koperasi yang ‘mati suri’. Karena itu, Pemkot Semarang harus mendata, mana koperasi yang jalan, mana yang tidak jalan. Hambatannya dimana? Dicarikan solusi, dibina,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Camat Semarang Utara Djaka Sukawijana mengatakan sebenarnya sudah ada koperasi di wilayah itu, seperti koperasi karang taruna dan koperasi unit desa (KUD) di beberapa kelurahan.

“Beberapa kelurahan sudah merintis koperasi, seperti Kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Bandarharjo, kemudian Kelurahan Tanjung Mas juga akan merintis koperasi wanita. Kami sangat mendukung,” katanya.

Menindak lanjuti apa yang disampaikan Juliari, Djaka mengatakan segera memfasilitasi pendirian koperasi dan memastikan agar koperasi yang terbentuk dikelola secara baik dengan manajemen yang sehat.

“Jangan sampai, koperasi hanya dimanfaatkan anggota untuk sekadar pinjam uang, tanpa melihat pemanfaatannya secara produktif. Apalagi, kalau kemudian pinjam koperasi untuk konsumtif,” katanya.

Anggota-anggota koperasi, kata dia, harus bisa memanfaatkan pinjaman untuk kegiatan produktif, serta akan diperkuat pula dengan pelatihan keterampilan dan administrasi pengelolaan koperasi. (Bj/ant)

Foto : Juliari memberikan santunan kepada anak yatim di kel Panggung Lor

Juliari Berharap Paket Ekonomi Jilid 2 Bisa Atasi Ekonomi

Foto : Juliari P Batubara Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 

Dari kanan : Juliari P Batubara , Prof Hendrawan dan  Alex Lukman saat konfrensi pers di ruang Fraksi PDI Perjuangan (29/9/2015)

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi seiring melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat.

Anggota Komisi VI DPR Juliari Batubara mengakui melemahnya nilai rupiah memiliki dampak yang berantai.

Salah satu yang terkena dampaknya yakni industri yang menggunakan bahan baku impor. Dimana biaya pembelian bahan baku mereka langsung naik.

"Banyak industri cukup besar memiliki utang dalam basis US Dollar. Bahan baku naik dan mulai membayar utang Dollar dengan kurs melemah," kata Juliari di ruang Fraksi PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Akhirnya, kata Juliari, keadaan tersebut membuat tingkat solvabilitas atau kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya menjadi terganggu.

"Ini sekarang sudah mulai terganggu, emiten terganggu, PHK di beberapa industri. Utang basis Dollar. Dia tidak bisa menaikkan harga ke konsumen," kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Akibatnya terjadi PHK di sejumlah industri. PDIP, kata Juliari sebagai partai pendukung pemerintah menghidari adanya PHK tersebut.

Pihaknya pun menantikan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo agar lebih konkret menyelesaikan permasalahan.

Ia pun mengusulkan sejumlah hal agar dapat menyelesaikan persoalan saat ini.

"Kenapa BI tidak menurunkan suku bunga, atau corporate tax diturunkan. Pengusaha sudah berpuluh tahun tahan banting, tapi kurang diperhatikan pemerintah. Kalau paket banyak bingung implementasinya gimana, lemah di eksekusi. Kondisi saat ini semua pengusahan bersorak sorai kalau suku bunga diturunkan," ujarnya.

DPR RI Juliari : Selama Benar, SKPD Jangan Takut Kerjakan Proyek

Semarang, 20/9 (Antara) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Juliari P Batubara mengingatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jangan takut selama bekerja benar dan sesuai aturan.



"Kalau mereka tidak main-main, ya, tidak usah takut," katanya di Semarang, Minggu, menanggapi minimnya penyerapan APBD Kota Semarang 2015 yang sampai Agustus baru 42 persen dari target 66 persen.

Salah satu penyebab minimnya penyerapan anggaran adalah adanya kekhawatiran jajaran SKPD melakukan proyek kegiatan atau ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) bakal terjerat kasus hukum.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VI DPR yang membidangi industri, perdagangan dan koperasi itu saat kegiatan reses atau serap kegiatan masyarakat di Kelurahan Srondol Wetan, Semarang.

Berdasarkan catatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, penyerapan anggaran sampai Agustus 2015 baru Rp1.532.554.102.608 atau 42,28 persen dari pagu anggaran Rp3.624.178.827.000.

Dari sebanyak 52 SKPD di lingkup Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM) Kota Semarang yang serapan anggarannya paling rendah.

"Penyerapan anggaran itu kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau terlalu lambat, orang jadi 'nganggur', kontraktornya 'nganggur', pekerjanya 'nganggur', uangnya juga 'nganggur'," katanya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I itu menyayangkan jika minimnya penyerapan APBD karena adanya kekhawatiran SKPD dalam melaksanakan kegiatan akan tersangkut kasus hukum.

"Kalau mereka (SKPD, red.) khawatir, ya, berhenti saja. Takut 'ngapa-ngapain', ya, berhenti saja. Kalau mereka memang tidak mau 'main-main; tidak usah khawatir (terjerat kasus hukum, red.)," katanya.

Juliari menegaskan, akan terus mendorong Pemkot Semarang untuk melakukan penyerapan anggaran secara maksimal agar jangan sampai ada program yang berhenti sehingga pembangunan berjalan dengan lambat.

"Orang yang ditangkap itu kan orang yang 'main', mana ada orang yang ga 'bermain' kemudian ditangkap. Makanya, mereka (SKPD, red.) tidak usah takut kalau mereka memang tidak 'main-main'," katanya.

Pada kesempatan itu, Juliari juga menyampaikan adanya berbagai bantuan usaha dari pemerintah yang bisa diakses kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk membantu mengembangkan usahanya.

"Namun, wirausaha itu harus mulai dari diri sendiri dulu. Tidak boleh manja. Kalau ada yang kurang-kurang, ada program dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya, mereka kan bisa ikut," katanya. 

Hendrar Prihadi bersama Mbak Ita no 2

Foto foto saat mas Hendi dan Mbak Ita ambil no urut pilwalkot semarang

Anggota DPR RI komisi 6 Juliari P Batubara di Kecamatan Banyumanik

Minggu 20 september 2015- Juliari P Batubara Mengadakan reses di dapil pemilihannya jateng 1 yang meliputi Kota semarang kab kendal kota salatiga dan kab semarang. Untuk hari minggu ini Juliari mengadakan di kota semarang tepatnya di kecamatan banyumanik. Juliari P Barubara secara rutin mendengar dan menyerap keluhan atau aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui berbagai macam persoalan yang di hadapi saat ini. Juliari P Batubara di dampingi juga oleh anggota DPRD kota semarang ketua Komisi C Kadarlusma (pilus). 

Dalam kesempatan ini Juliari yang duduk di komisi 6 yang membidangi BUMN, perindustrian dan UMKM mengatakan "bahwa kondisi perekonomian dunia saat ini sedang sangat sangat berat termasuk Indonesia"

Selain mendengarkan aspirasi atau masukan dari warga kecamatan banyumanik Juliari P Batubara juga memberikan bantuan kepada puluhan anak yatim setempat.

DPP PDI Perjuangan Melakukan Pendataan Aset

Semarang, 21/8  - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan pendataan dan penertiban aset berupa barang tak bergerak milik partai yang berada di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

"Pendataan dan penertiban aset ini merupakan langkah penting menjadikan PDIP sebagai partai politik modern serta salah satu kewajiban partai sesuai dengan UU Parpol dimana parpol harus memiliki laporan neraca, arus kas, dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN," kata Ketua Tim Konsolidasi Aset DPP PDIP Juliari P Batubara di Semarang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Juliari pada rapat koordinasi tim konsolidasi aset partai di kantor DPD PDIP Jateng yang dihadiri pimpinan dan pengurus DPC PDIP dari 35 kabupaten/kota se-Jateng.

Terkait pendataan dan penertiban aset tersebut, DPP PDIP meminta semua pengurus DPC dan DPD untuk menyerahkan dokumen legalitas kantor sekretariat.

"Aset-aset itu nanti akan diatasnamakan DPP dan seluruh biaya pengurusan balik nama akan menjadi tanggung jawab kami," ujar pria juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDIP itu.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak kantor yang kepemilikannya atas nama DPC/DPD dan perseorangan.

"Untuk jumlah pastinya, saya belum bisa menyampailkan karena sampai saat ini masih dilakukan penyisiran data di tiap DPC," katanya.

Proses pendataan aset tidak bergerak milik PDIP di Jateng ditargetkan selesai pada akhir 2015 dan akan dilanjutkan dengan pendataan aset benda bergerak yang ada di masing-masing kantor sekretariat.

Mas Hendi bersama Juliari P Batubara

Foto