Rabu, 27 Januari 2016

Fraksi PDI Perjuangan Menyerahkan Nama Untuk AKD DPR

JAKARTA - Beberapa nama diajukan oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) untuk mengisi pos di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI.

Mereka adalah Tubagus Hasanuddin untuk Wakil Ketua Komisi I, Utut Adianto untuk Wakil Ketua Komisi X Arif Wibowo untuk Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) dan Juliari P Batubara untuk Wakil Ketua BKSAP.

"Surat ini ditandangani pertanggal 26 Januari 2016," sebut Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno dihubungi, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Hendrawan menjelaskan, nama-nama di atas adalah kesepakatan sejak 17 November 2015. Hanya saja, hal itu baru bisa diajukan karena kurangnya sosialisasi, terutama untuk Baleg dan BKSAP.

"Kesepakatan itu kurang sosialisasi, ada fraksi yang harus menarik anggotanya di pimpinan alat kelengkapan dewan, seperti Demokrat di Baleg dan PAN di BKSAP," tukasnya.

Pengajuan itu nantinya akan disetujui oleh Ketua DPR Ade Komaruddin. "Nanti akan diselesaikan oleh kepemimpinan Ade Komarudddin," tuntasnya. 

Juliari P Batubara Ditunjuk Fraksi Sebagai Wakil Ketua BKSAP DPR


 
Foto: Juliari P Batubara

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan resmi mengisi sejumlah jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), salah satunya adalah Juliari P Batubara yang akan menjabat sebagai wakil ketua BKSAP (Badan Kerja-Sama Antar Parlemen) DPR
Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Ari ini sebelumnya sebagai anggota komisi VI yang membidangi salah satunya BUMN .
 
Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto pada 26 Januari 2016 kemarin, ada empat posisi yang diisi partai pendukung pemerintah, selain Juliari P Batubara yang menjabat sebagai wakil ketua BKSAP DPR, PDI Perjuangan mendapatkan jabatan ketua komisi I yang akan isi oleh TB Hasanudin atau yang biasa di disapa Kang TB. Kang TB sendiri Sebenarnya sudah lama dikabarkan akan menduduki jabatan pimpinan komisi I yang salah satunya membidangi pertahanan tersebut. Namun, baru sekarang suratnya dikeluarkan fraksi. Fraksi PDI Perjuangam juga menugaskan Utut Adianto menjadi wakil ketua komisi X DPR. Selain itu, Arif Wibowo menduduki wakil ketua badan legislasi (Baleg), 

Arif Wibowo saat ditanya mengenai surat ini mengatakan bahwa fraksinya mengisi jabatan itu untuk penataan AKD, sebagai konsekuensi atas revisi UU MD3 pasca konflik KIH-KMP di Senayan, serta kesepakatan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi pada 17 November 2014.

"Surat tanggal 26 Januari. Kami biasanya tergantung pimpinan DPR dan pimpinan fraksi atas itu, mau konsisten apa tidak, Kan begitu saja," kata Arif di gedung DPR Jakarta, Rabu (27/1).

Minggu, 10 Januari 2016

Juliari : Hadapi MEA Tenaga Kerja Harus Dibekali Pembinaan Dan pelatihan


Foto : Juliari P Batubara saat kampanye terbuka pilwalkot semarang 

 UNGARAN- Tahun ini, Indonesia mulai menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sejumlah persiapan pun dilakukan pemerintah. Satu di antaranya adalah menyiapkan sumberdaya manusia (SDM).

Anggota Komisi VI DPR RI Juliari P Batubara berpendapat, untuk menyiapkan tenaga kerja atau SDM yang andal, tidak sekadar mereka yang dinyatakan telah lulus serta mampu memenuhi kewajiban belajar 9 ataupun 12 tahun.

“Mereka para tenaga kerja tak terkecuali di Kabupaten Semarang perlu diberi pembinaan serta pelatihan terkait bagaimana mereka bisa efektif dalam berproduksi, berkarya, hingga pemasarannya. Itu sebenarnya yang menjadi kunci yang juga tidak bisa ditinggalkan (menjadi penting) untuk secara nyata menyiapkan SDM handal,” kata Juliari dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Jateng, Minggu (10/1/2016).

Berkaitan hal itu pula, selain menyapa maupun mendengar aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses yang dilaksanakan di Posko PDIP Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang kemarin Sabtu (9/1/2016) siang, dia juga hendak melihat, mendengar, dan mengajak bersama-sama mencari solusi berkaitan kesiapan pemerintah untuk persiapan SDM dalam menghadapi MEA.

“MEA itu tidak hanya dihadapi mereka yang bertempat tinggal di ibukota negara atau provinsi, tetapi juga di seluruh daerah. Masyarakat di Kabupaten Semarang pun harus bersiap diri agar bisa bersaing dengan serbuan pasar bebas Asean tersebut. Karenanya harus disiapkan khususnya para tenaga kerja yang handal agar tidak tertinggal. Tidak hanya tenaga kerja, yang menjadi objek pasar bebas juga terjadi di sektor permodalan hingga barang dan jasa,” ungkapnya.

Juliari menegaskan, melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap agar para tenaga kerja yang berada di sejumlah sektor tersebut dapat intensif dan berkala memperoleh pendidikan dan pelatihan (diklat) keterampilan. Tujuan utamanya adalah agar mereka dapat dinyatakan dan menjadi tenaga kerja yang ahli, yang handal. Tak menampik, jika melihat kondisi saat ini, tak sedikit di antaranya tenaga kerja yang belum siap.

“Untuk pemerintah, yang menjadi pekerjaan rumah dan harus segera dicarikan solusi adalah serius dan fokus menggalakkan kembali industri padat karya. Investasi Padat Karya yang dicanangkan Presiden Joko Widodo itu cukup bagus dalam usaha mengurangi angka pengangguran di daerah produktif. Tetapi sekali lagi, jangan sampai banyak tawarkan investasi kepada pengusaha, tanpa menyiapkan tenaga kerja yang handal,” ungkapnya. (*)

Juliari Pieter Batubara : Jangan-jangan, Tukang Cukur Nanti dari Myanmar

Foto : Juliari bersama Mudjirin Bupati Kab Semarang saat Reses

 Pemerintah pusat ataupun daerah berkewajiban meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Seiring pemberlakuan MEA, dunia kerja menuntut adanya tenaga kerja yang andal sehingga persaingan semakin ketat.

"Bulan ini, MEA ini sudah di depan mata. Tidak heran, nanti ada perawat dari Amerika, dokter dari Singapura. Jangan-jangan, tukang cukur nanti dari Myanmar. Kita siap, tidak? Ya harus siap," ungkap anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Juliari P Batubara, di sela reses di Posko PDI-P Kelurahan Susukan, Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (9/1/2016).

Kualitas SDM yang kompetitif, menurut Juliari, akan menjadi faktor penentu di dalam keberhasilan daerah untuk menjawab tantangan yang muncul di balik kesepakatan pemberlakuan pasar bebas bagi negara- negara di kawasan ASEAN ini.

Kesiapan semua komponen SDM yang dimiliki daerah ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang akan memasuki dunia kerja.  

"Mari kita berpikir, lebih penting (pembangunan) manusia. Bukan berarti tidak ada gunanya pembangunan jembatan atau jalan. Yang jelas, ke depan, hidup lebih sulit, persaingan lebih sengit," tuturnya.

Salah satu upaya melindungi tenaga kerja daerah dari pangsa pasar MEA, lanjutnya, adalah kebijakan di dalam perlindungan SDM pada industri padat karya. Persaingan bakal terjadi begitu ketat pada sektor ini.

Kesiapan SDM lokal dalam menghadapi MEA akan sangat menentukan jika mereka tidak ingin lapangan kerja diambil alih oleh tenaga kerja asing.

"Bayangkan jika satu industri padat karya mampu menyerap hingga 5.000 tenaga kerja. Kalau sektor ini direbut oleh negara lain, ini masalah besar bagi Indonesia," ucapnya.  

Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam menghadapi MEA adalah meningkatkan daya saing SDM di daerahnya. Pemerintah daerah harus memiliki strategi jitu dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut.  

Perlu ada retraining untuk SDM bidang industri padat karya ini agar mereka dapat bertahan di tengah ketatnya persaingan dunia kerja. Hal ini dapat dilakukan pemerintah daerah dengan menggelar kursus atau upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

"Peningkatan kapasitas tenaga kerja. Ini selain keterampilan juga kemampuan berbahasa asing," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Semarang, Soemardjito, menyatakan keoptimisannya dalam menghadapi MEA, kendati Kabupaten Semarang menjadi salah satu tujuan favorit dari tenaga kerja asing (TKA).

Namun, pihaknya tidak terlalu khawatir bahwa kehadiran TKA akan mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal karena tidak semua jabatan di perusahaan boleh diisi TKA.

"Hanya jabatan tertentu selevel direktur, komisaris, atau direktur utama,'' 
Sumber Kompas.com
Foto : Juliari Pieter Batubara memberikan santunan kepada anak yatim / piatu diungaran Kab Semarang